Jayapura, Teraspapua.com – Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura, Ferdinan Hanuebi, mempertanyakan efektivitas program bantuan bagi pedagang lokal yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop) Kota Jayapura.
Hal tersebut disampaikan Ferdinan saat kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal yang digelar di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura.
Dalam forum tersebut, Ferdinan secara langsung mempertanyakan kepada Kepala Bidang UKM terkait sejauh mana program bantuan telah menyentuh pedagang lokal di Kota Jayapura.
“Sudah berapa banyak pedagang lokal yang benar-benar dibantu dan berkembang?” ujarnya.
Ferdinan kemudian membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala kampung dalam mengelola pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa bantuan tidak boleh diberikan secara instan tanpa melihat konsistensi usaha penerima.
Menurutnya, bantuan sebaiknya diberikan kepada pelaku usaha yang telah menunjukkan komitmen dan keberlanjutan usaha, minimal setelah dua tahun menjalankan aktivitas berdagang secara konsisten.
“Kalau baru mulai usaha, biasanya kami belum langsung beri bantuan. Tapi kalau sudah berjalan sampai dua tahun dan terbukti konsisten, baru kami berikan dukungan,” jelasnya.
Ia menambahkan, bantuan yang pernah diberikan kepada pelaku usaha mencapai Rp1 juta per orang. Namun, yang paling penting bukan hanya bantuan modal, melainkan pendampingan yang berkelanjutan.
Ferdinan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin. Ia mengaku kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik.
“Satu minggu setelah bantuan diberikan, saya datang kembali untuk melihat perkembangan usaha mereka. Pendampingan itu sangat penting,” katanya.
Ia mengibaratkan bantuan tanpa pendampingan seperti memberikan perahu kepada seseorang yang belum tahu cara mendayung.
“Kita tidak bisa hanya kasih bantuan lalu dilepas. Mereka harus dibina, diarahkan, sampai benar-benar mandiri. Kalau tidak, itu sama saja seperti membuang garam ke laut,” tegasnya.
Selain itu, Ferdinan juga menyoroti pentingnya membangun mental kewirausahaan, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Ia mendorong agar masyarakat memiliki semangat dan ketahanan dalam berusaha.
Meski demikian, ia mengakui bahwa sebagian pedagang lokal masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pembinaan.
“Memang ada yang belum siap, tapi bukan berarti kita lepaskan. Justru di situlah peran pemerintah untuk terus membina dan memperkuat mereka,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan potensi ekonomi dari komoditas lokal seperti pinang. Di wilayah Arso, terdapat lahan pinang seluas sekitar lima hektare yang dikelola oleh pedagang non-OAP dengan penghasilan mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Ferdinan mengaku pernah mengelola kebun pinang seluas satu hektare dengan sekitar 2.000 pohon, yang mampu menghasilkan hingga Rp500 ribu per hari saat panen.
Potensi tersebut, menurutnya, harus menjadi motivasi bagi pedagang lokal untuk terus berkembang dan bersaing secara sehat.
Di akhir penyampaiannya, Ferdinan kembali menegaskan agar setiap program bantuan dari pemerintah, khususnya melalui Disperindagkop, tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga memastikan adanya pendampingan yang berkelanjutan.
“Kalau kita bantu, kita juga harus terus cek dan dampingi. Karena ini untuk saudara-saudara kita, jadi harus benar-benar kita pastikan mereka bisa berhasil,” tutupnya.
(har)
