Komisi V DPR Papua Gelar Rapat Bersama Mitra, Evaluasi Kinerja Semester Pertama 

Foto bersama DPR Komisi V, dan Dinas Pendidikan, di ruang rapat lantai 2 gedung B, DPR Papua.

Jayapura,Teraspapua.com – Komisi V DPR Papua menggelar pertemuan bersama mitra, yakni Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Aset Daerah (DPPAD), Dinas Sosial, Disorda dan Dukcapil.

Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat lantai dua gedung B, DPR Papua, dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR setempat, Jack Kamasan Komboy, didampingi anggotanya, Yulius Miagoni, Hengki Bayage, Fauzan Nihaya, Yohanis Ronsumbre, Timeles Yikwa, dan Namantus Gwijangge, Jumat (9/6/2023).

Usai rapat, Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy mengatakan, rapat hari ini kami bersama mitra mendiskusikan terkait evaluasi semester pertama, dan persiapan untuk menghadapi sidang APBD perubahan besok.

“Dalam rapat tadi, banyak hal yang ditemukan dari masing masing dinas yang merupakan mitra kami. Namun kita masih berada dalam masa transisi sehingga harus ada penyesuaian baru, yang harus cepat disesuaikan oleh OPD masing- masing,” imbuhnya.

Contoh seperti di Pendidikan, yang mana sekarang sudah terjadi pengalihan para guru, dan juga pengalihan SMA, SMK ke Kabupaten Kota. Namun ada beberapa sekolah khusus yang masih diurus oleh Pemerintah Provinsi Papua, yakni SMAN 3, SMAKOR, SMK 1, SMK 4, SMKN 2 Biak.

Untuk lima sekolah ini, nantinya akan disesuaikan lagi aturan -aturannya, karena sesuai aturan UU Otsus dalam PP 106 itu kan harus sudah ada di Kabupaten /kota. Oleh karena itu, Dinas tersebut harus menyesuaikan aturan-aturan itu, sehingga tidak lagi menjadi urusan kabupaten kota, tetapi yang sekolah yang bersifat khusus tersebut itulah yang akan menjadi tugas Provinsi.

Kadis PPAD Provinsi Papua , Christian Sohilait.

Sementara Kadis PPAD Papua , Christian Sohilait menambahkan terkait dengan usulan bahwa SMA dan SMK kembali kepada Provinsi pihaknya mengaku itu bukaan merupakan rana Pemprov Papua, karena PP itu adalah Produk Pemda.

Menurutnya, terkait masalah ini kan belum adanya evaluasi, karena baru berjalan beberapa Bulan saja. Sehingga dirinya meminta agar hal ini sebaiknya dibiarkan berjalan dulu dalam setahun ini.

“Dan kita melihat evaluasi, apakah benar beban Kabupaten Kota, berat untuk mengelola SMA dan SMK,” tandasnya.