Jayapura,Teraspapua.com – DPR Papua mengagendakan menyelesaikan pembahasan dan pengesahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 pada akhir November mendatang.
Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan pihaknya akan membahas jadwal sidang paripurna dalam rapat badan musyawarah.
“Kami harap sebelum tanggal 30 November sudah tutup sidang, karena itu sesuai aturan,” ujar Yunus Wonda setelah memimpin rapat badan anggaran dewan dengan TAPD Pemprov Papua, Senin (20/11/2023).
Menurutnya, untuk rapat Banggar dengan TAPD Pemprov Papua, yang dibahas kedua pihak terkait APBD induk tahun anggaran 2024.
“Kami melihat postur anggaran di pemerintahan, yang sebanarnya sangat minim dan banyak program yang tidak bisa dilaksanakan. Dari anggaran Rp 2,9 pada 2023 diperkirakan turun ke menjadi Rp 2,6. Artinya ada selisih signifikan,” ucapnya.
Yunus mengatakan, pihaknya melihat ada beberapa program yang mestinya tanggungjawab pemerintah pusat misalnya beasiswa, tapi sekarang dikembalikan ke provinsi atau kabupaten/kota.
“Tapi tidak bisa. Kabupaten/kota tidak mampu, tidak seimbang dengan dana Otsus yang diterima untuk membiayai ratusan mahasiswa. Misalnya di Kota Jayapura ada 600 orang yang akan dibiayai. Padahal waktu itu Wamen menyatakan akan ditanggung pemerintah pusat,” ujarnya.
Katanya solusinya mesti dari pemerintah pusat dan kondisi anggaran hari ini pasti akan berdampak pada semua sektor. Situasi ini terjadi setelah pemekaran, padahal awalnya pemekaran itu menjadi euforia tapi kondisi sekarang justru menyulitkan.
“Aspek pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang dulunya misalnya 30 persen untuk pendidikan, tapi dengan anggaran sekarang pasti berat sekali. Ini sudah mengarah ke defisit anggaran dan kita harap pemerintah pusat mencari formula yang baik untuk selamatkan pemprov dan pemkab di Papua dan daerah pemekaran,” kata Yunus Wonda.
Ia menambahkan, yang bisa menunjang adalah PAD. Namun kini Papua tidak lagi menerima PAD dari Freeport sehingga mesti mencari sumber-sumber lain dan tidak hanya berharap pada APBD, karena kalau DAU dan DAK itu agak susah sebab semua sudah ada posnya.
“Kita memang tidak berharap terjadi defisit tapi kami lihat berdampak ke sana,” tandasnya.
