Jayapura, Teraspapua.com – Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menghadiri kegiatan kampanye terbuka calon gubernur dan wakil gubernur Papua, Benhur Tomi Mano dan Yermis Bisai (BTM-YB) nomor urut 1, di lapanga Trikora, Abepura Kota Jayapura, Sabtu (23/11/2024) siang.
Saat memberikan orasi politiknya, anggota Komisi II DPR RI itu menyinggung soal dolar Singapura dan Kalimantan.
“Saya dengar-dengar bunyi telepon di mana-mana ada dolar dari Singapura, Kalimantan. Masa harga diri kita dibayar dengan dolar,,” singgung Komarudin.
Ditekankan, kita di Papua ini kaya dengan dolar, hanya saja kita butuh pemimpin yang mengurus rakyat yang benar.
Komarudin juga ingatkan pemimpin jangan korupsi, seraya mengaku begitu kesetiaannya dengan BTM karena dua kali menjadi walikota dan sekarang mau mengantarkannya ke provinsi, sebagai gubernur Papua.
Dari rekam jejak atau track record kepala daerah anak asli Papua, dua periode Walikota Jayapura Tomi Mano tidak ada catatan soal korupsi dan tidak ada temuan BPK soal korupsi.
“Kita harus cari pemimpin seperti sosok BTM. Saya mendukung BTM sebagai gubernur Papua, tentu sudah teruji karena 10 tahun peimpin kota ini dengan penuh keikhlasan.
Bahkan dua senior toko Papua telah memberi kesaksian tentang BTM dan memberi jalan untuk membangun Papua sudah memberikan keinginan kepada rakyat Papua.
Dikatakan, pentingnya demokrasi kita punya anak-anak Papua, sehinggah ada yang bisa menjadi Kapolda di mana-mana, itu adalah hasil dari demokrasi. Untuk itu Watubun ingatkan jangan merusak apa yang sudah diberikan, yang baik untuk generasi mendatang.
Terkait pembangunan di Papua, tentu harus dimulai dari pemimpin yang bisa membangun dan bertanggung jawab, namun yang paling pertama adalah bersih diri daripada memerintah orang lain.
“Tomi Mano akui Komarudin, sudah teruji mulai dari camat abepura, sampai dua periode jadi walikota dan hari ini harus menjadi gubernur Papua,”ujarnya.
Watubun juga menyampaikan pesan perdamaian. Tidak usah kita berkelahi, karea ini adalah pesta demokrasi. Rakyat harus diberi ruang, kesempatan untuk berpesta menentukan pilihannya.
Jangan dipengaruhi dengan cara apapun, jangan diintimidasi atau tiba-tiba dipanggil itu bukan demokrasi tapi itu adalah intimidasi,” jelas guru politik itu.
(zon)
