Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Komarudin Watubun, memberikan peringatan tegas kepada Bupati Waropen, Fransiscus Xaverius (FX) Mote, agar tidak serta-merta mengeluarkan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua.
Menanggapi peringatan tersebut, Bupati Waropen FX Mote menyatakan sikap sependapat dengan Komarudin Watubun, sekaligus menyuarakan pandangan yang sama dengan sejumlah kepala daerah di Tanah Papua.
Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan pembukaan lahan dan hutan, harus mengedepankan aspirasi masyarakat setempat.
“Saya pada prinsipnya mendukung program nasional. Namun, ketika program tersebut menyangkut pembangunan di daerah, terutama yang berkaitan dengan pembukaan hutan atau lahan untuk kelapa sawit, saya sependapat dengan beberapa bupati di Tanah Papua. Yang utama adalah melihat dan mendengar aspirasi serta keinginan masyarakat setempat,” ujar FX Mote kepada Teraspapua.com, Selasa (23/12/2025).
Ia menegaskan bahwa peran masyarakat adat sangat menentukan dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam. Dewan adat, masyarakat adat, serta para pemilik dusun dan tanah ulayat, kata dia, harus dilibatkan secara penuh karena menyangkut masa depan lingkungan dan generasi mendatang.
“Kita harus berkaca dari pengalaman di Aceh dan Sumatera, di mana pembukaan hutan secara besar-besaran telah memicu bencana alam yang sangat dahsyat. Ini menjadi peringatan bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang berpotensi merusak hutan,” jelasnya.
FX Mote menilai peringatan Komarudin Watubun sebagai langkah penting untuk mengingatkan para kepala daerah, baik dari PDI Perjuangan maupun kepala daerah lainnya di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua dan Kabupaten Waropen.
Ia menegaskan bahwa kehati-hatian dalam mengeluarkan izin merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat.
“Saya sepaham dengan apa yang diwanti-wanti oleh Pak Komarudin Watubun kepada kami para kepala daerah. Saya juga sepakat dengan beberapa bupati lain yang memiliki pandangan serupa, serta sepaham dengan sikap masyarakat adat,” tegasnya.
Lebih lanjut, FX Mote mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Waropen telah lebih dulu menggelar Musyawarah Besar Masyarakat Adat Waropen sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan para menteri terkait di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2025 lalu.
Musyawarah tersebut membahas secara khusus berbagai rencana kegiatan pembangunan yang melibatkan alam, hutan, dan potensi laut di wilayah Waropen.
“Pasca musyawarah besar masyarakat adat Waropen, kami menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang menyentuh alam, hutan, dan potensi laut wajib dibicarakan dan disepakati bersama masyarakat adat setempat,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh rencana pemanfaatan lahan dan sumber daya alam harus mendapatkan persetujuan serta rekomendasi resmi dari masyarakat adat melalui Dewan Adat Waropen. Hal ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
FX Mote juga menjelaskan bahwa hasil Musyawarah Adat Waropen yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Waropen pada 26 – 28 November 2025 menegaskan satu kesepakatan utama, yakni pemanfaatan tanah dan potensi alam di Waropen hanya dapat dilakukan dengan restu masyarakat adat.
“Kesepakatannya jelas, setiap pemanfaatan tanah dan potensi alam di Waropen harus mendapatkan persetujuan dan restu dari masyarakat adat. Ini menjadi dasar dan pegangan kami dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya apda acara Konferda DPD PDIP Papua, Komarudin Watubun secara tegas mengingatkan Bupati Waropen FX Mote dan Ketua DPR Kabupaten Waropen, Yenike S.K. Dipan, yang hadir dalam Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDI Perjuangan Papua serta Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura, Keerom, Kota Jayapura, dan Sarmi, agar tidak mengeluarkan izin pembukaan lahan kelapa sawit di wilayah Waropen.
“Di Waropen itu banyak hutan bakau. Kalau izin ratusan ribu hektare dikeluarkan, maka hutan bakau juga akan ikut dibabat,” tegasnya.
Komarudin pun meminta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk berdiri di belakang masyarakat adat dalam menolak investasi kelapa sawit yang tidak memberikan keuntungan nyata bagi rakyat Papua.
(Sei)
