Jayapura, Teraspapua.com – Memasuki tahun ajaran baru 2025/2026, SMA Gabungan Jayapura terus berupaya memperbaiki kwalitas pendidikan, agar bisa melahirkan generasi
emas Papua yang berkarakter Kristen.
Sekolah milik Gereja Katolik dan Protestan atau dibawah naungan Yayasan Gabungan Protestan dan Katolik ini dari tahun ke tahun meluluskan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Berdiri sejak tahun 9 Agustus 1951, menegaskan bahwa sekolah yang berada di ibu kota Provinsi Papua ini, merupakan sekolah tertua di tanah Papua, yang sudah banyak melahirkan sumber daya manusia yang mengabdi di Indonesia maupun di tanah Papua.
Hinggah tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah maupun Yayasan berupaya agar sekolah ini, tetap eksis, walau tantangan terus berdatangan, namun kekuatan doa yang dapat merubah permasalahan yang terjadi saat ini.
Belum lagi pernyataan Walikota maupun Wakil Walikota Jayapura agar sekolah negeri tidak lagi melakukan pungutan saat pendaftara, tentu sangat berpengaruh bagi semua sekolah swasta termasuk SMA Gabungan yang tidak terlepas dari peran Komite dan bantuan orang tua siswa.
Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Gabungan Jayapura, Pendeta (Pdt) A. D. Takayeitouw mengatakan saat melakukan rapat, baik pihak sekolah maupun Yayasan berkomitmen
bahwa sekolah tetap lanjut, pembelajaran dan penerimaan siswa-siswi baru tetap dilakukan.
Karena mereka sebagai anak-anak Papua yang punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak, dan Yayasan bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan di SMA Gabungan Jayapura.
“Untuk itu pihaknya menghimbau kepada semua orang tua yang ingin melanjutkan pendidikan anak-anaknya pada jenjang SLTA, kami telah berkomitmen untuk terus melanjutkan pendidikan SMA Gabungan,” ucapnya, Jumat (9/5/2025).
Lanjut Pdt. A. D. Takayeitouw, apapun soalnya akan tetap diselesaikan dan tetap bertanggung jawab terhadap keputusan orang tua yang mengambil pilihan untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMA Gabungan.
“Kita akan tetap mempertahankan warisan dan sejarah bahwa SMA Gabungan telah mengukir sejarah besar di Papua tentang keberadaan SMA Gabungan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan, karena sekolah ini adalah milik gereja Protestan dan Katolik, maka keberlanjutan sekolah tetap kami jaga,” tandasnya.
Sementara Kepala Sekolah, Sandra Titihalawa mengatakan, SMA Gabungan Jayapura merupakan sekolah tertua dan untuk pelaksanaan penerimaan murid baru di tahun pelajaran 2025-2026, serta berkomitmen untuk menjaga mutu dan kualitas pendidikan.
“Lebih daripada itu juga kami tenaga pendidik dan kependidikan, tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik yang akan masuk menimba ilmu di SMA Ganungan,”kata Titihalawa.
Kami lanjut Titihalawa, tetap menjaga komitmen itu seraya berharap, masyarakat tetap memberikan pandangan positif, dimana SMA Gabungan sebagai sekolah tertua dan dibina oleh dua gereja besar Protestan dan Katolik.
Sehingga karakter akan tetap dikembangkan dan dijaga, supaya anak-anak yang yang lulus dari SMA Gabungan, tentunya memiliki karakter yang baik.
“Kami berharap bahwa kepercayaan masyarakat kepada SMA Gabungan untuk memberikan kesempatan kami mendidik putra-putri bapak Ibu sekalian, sehingga bisa menjadi kebanggaan juga buat kami ketika masyarakat bisa memberi kepercayaan kepada kami untuk mendidik dan membina anak-anak bangsa,” papar Titihalawa.
Sementara terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025/2026, Sandra Titihalawa juga menjelaskan mekanisme penerimaan, dengan tetap menggunakan aplikasi online.
“Kami tetap menggunakan aplikasi online dari dinas pendidikan, tetapi juga sekolah menerima secara manual, karena memang kita menerimanya juga bukan hanya dari kota Jayapura tetapi ada titipan dari luar daerah,” ujarnya.
Kendati demikian kata Titihalawa, pihak sekolah akan tetap menjaga dan mengamankan kebijakan dari dinas pendidikan.
Pada kesempatan tersebut Titihalawa mengaku terkait edaran Walikota untuk sekolah negeri tidak lagi melakukan pungutan, sebenarnya sangat positif, karena ini pelayanan bagi generasi emas bangsa.
Namun tentunya kebijakan ini tentu berdampak pada sekolah-sekolah swasta khususnya SMA Gabungan Jayapura.
“Kebijakan seperti ini tentu akan memberi peluang orang tua akan memilih sekolah yang gratis, tapi kalau sekolah swasta tentu tidak bisa 100% memenuhi kebijakan itu,” ungkapnya.
Tapi menurut Titihalawa, dalam pembiayaan, sekolah tidak melampaui batas kemampuan orang tua, tetap kami lakukan dengan memanfaatkan subsidi silang.
“Jadi, itu kebijakan dari Yayasan juga sekolah, karena memang sekolah swasta, sehingga tidak bisa terlepas dari bantuan orang tua,” akuinya.
Selain itu juga dalam penerimaan peserta didik baru Walikota meminta kepada sekolah-sekolah untuk menggratiskan 10% siswa orang asli Papua yang kurang mampu, SMA Gabungan sudah lakukan itu jauh sebelumnya.
“Untuk menggratiskan tetap akan dilaksanakan, karena sebelum kebijakan dari pemerintah juga, kami sudah melaksanakan, untuk memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang anak-anak yang tidak mampu,” tuturnya.
Tentunya harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan,” pungkasnya.
(Arc)
