Jayapura, Teraspapua.com – Meski pelayanan publik di Provinsi Papua dinilai cukup baik dalam beberapa aspek, sejumlah catatan penting masih menjadi pekerjaan rumah
yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah.
Salah satu persoalan krusial adalah rendahnya keterbukaan informasi publik dan lemahnya integritas birokrasi.
Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi di Papua hanya mencapai 63,63%, yang menandakan bahwa sebagian besar masyarakat belum memperoleh akses terhadap informasi pemerintahan secara transparan.
Sementara itu, Indeks Integritas berada di angka 6,67%, mengindikasikan masih adanya tantangan besar dalam menjaga akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi di tubuh birokrasi.
Permasalahan ini menjadi salah satu isu strategis yang diangkat dalam Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Papua pada Rabu (30/7/2025).
Para kandidat diminta untuk menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan guna mendorong keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Calon Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano (BTM), menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas anggaran merupakan pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Ia berkomitmen untuk membuka akses informasi kepada masyarakat secara lebih luas, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau Tuhan Yesus mengizinkan saya menjadi Gubernur Papua dan rakyat menyetujuinya, maka langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memastikan APBD Provinsi Papua dikelola secara transparan, diawasi ketat oleh lembaga-lembaga seperti Inspektorat, BPK, dan KPK agar anggaran benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat,” tegas BTM.
Ia menambahkan bahwa dengan sistem pengawasan yang kuat, kebocoran anggaran dapat dicegah, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan meningkat.
Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, BTM juga menyampaikan rencana pembentukan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terintegrasi dan efisien. Layanan ini, kata dia, akan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai jenis perizinan.
“Kami akan bentuk PTSP agar masyarakat bisa mengurus izin-izin secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.Targetnya, pelayanan bisa selesai hanya dalam waktu satu jam bahkan mungkin hanya 30 menit,” ujar BTM.
Lebih lanjut, BTM menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota dalam memperluas jangkauan pelayanan publik.
Salah satu bentuknya adalah menghadirkan layanan kependudukan seperti KTP di tingkat kecamatan agar lebih dekat dengan masyarakat.
BTM juga mengusulkan penerapan sistem digitalisasi layanan publik di mana masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan dari rumah secara daring.
“Masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor pemerintahan. Cukup dari rumah, mereka bisa mengurus, SIUP, SITU, IMB, dan izin lainnya dengan biaya murah dan waktu yang efisien. Semua itu akan kami capai dengan membangun sistem elektronik pemerintahan yang andal,” tegasnya.
Ia berharap, dengan digitalisasi, masyarakat Papua bisa mendapatkan pelayanan yang benar-benar cepat, transparan, dan bebas pungutan liar. Hal ini diyakini akan meningkatkan kualitas layanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan di seluruh wilayah Papua.
Isu transparansi, akses informasi, dan pemberantasan korupsi menjadi perhatian utama masyarakat Papua dalam menyongsong Pilkada 2025. Banyak pihak berharap gubernur
dan wakil gubernur yang terpilih nantinya dapat menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya efisien dalam pelayanan, tetapi juga bersih dan berintegritas.
Komitmen BTM untuk membangun birokrasi modern yang transparan dan berbasis digital menjadi salah satu tawaran strategis yang dinilai relevan dalam menjawab tantangan Papua ke depan.
(har/rck)
