Jayapura, Teraspapua.com – Aktivis media sosial Papua, Panji Agung Mangkunegoro, menjadi korban dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian saat mengikuti aksi damai di sekitar Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Selasa pagi (12/8/2025).
Aksi tersebut dilakukan secara spontan oleh sejumlah aktivis dan relawan pendukung pasangan calon Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano–Constant Karma (BTM-CK), untuk menyampaikan aspirasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dikabarkan tiba di Papua pagi itu.
Panji menyampaikan kronologi kejadian dalam konferensi pers yang digelar di Abepura. Ia mengaku tiba di lokasi sekitar pukul 07.30 WIT, dan langsung bergabung dengan rekan-rekannya yang telah lebih dulu melakukan aksi damai di pertigaan Lapangan Theys Hiyo Eluay.
“Saya mengonfirmasi bahwa Pak Tito tiba di Bandara Sentani pagi ini, lalu saya mengajak teman-teman untuk lebih mendekat ke arah bandara. Tujuannya hanya agar kami bisa menyampaikan aspirasi secara langsung ketika rombongan beliau melintas,” ujar Panji.
Namun, niat tersebut justru berujung kekerasan. Saat massa bergerak mendekat ke arah bandara, mereka dihadang oleh puluhan aparat kepolisian. Panji menyebut Kapolsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3), Bandara Sentani, Iptu Wajedi menjadi yang paling agresif dan melakukan kontak fisik terlebih dahulu.
“Kapolsek mendorong saya, tapi saya tidak melakukan perlawanan. Saya hanya melindungi diri. Tidak lama kemudian, Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay datang bersama anggotanya dan mulai mendorong kami ke pinggir jalan. Saya yang berada di barisan depan langsung ditarik, dijambak kerah baju hingga nyaris tercekik, lalu dipukul di bagian wajah dan dada oleh aparat,” beber Panji.
Menurutnya, aksi kekerasan tersebut terjadi di depan umum dan terekam oleh banyak saksi serta dokumentasi video oleh peserta aksi. Bahkan, Panji menyebut ada sekitar 12 anggota polisi yang membawanya ke belakang mobil kijang, memukulinya, merusak kacamata yang ia kenakan, dan membawanya paksa ke Kantor Polsek Bandara.
“Saat di ruang tamu Polsek, saya masih mendapat intimidasi. Kapolres membentak dan memukul meja, mengancam saya agar tidak lagi melakukan aksi atau demo di Kabupaten Jayapura. ‘Kamu akan berhadapan langsung dengan saya!’ katanya,” ungkap Panji.
Ia juga menyayangkan sikap Kapolsek yang memperkeruh suasana dengan menyebut dirinya “sombong” dan memintanya untuk “sopan” kepada Kapolres. Meski sempat terjadi ketegangan, Panji mengatakan situasi akhirnya mereda, dan ia memilih menyampaikan ucapan terima kasih kepada aparat atas kejadian yang telah ia alami.
“Polisi seharusnya menjadi pengayom masyarakat, bukan malah mengintimidasi warga yang sedang menyampaikan aspirasi,” tegas Panji. Ia menambahkan bahwa lokasi aksi berada di luar kawasan bandara, tepat di depan Polsek Bandara, dan tidak mengganggu fasilitas vital.
Panji juga membantah narasi yang beredar bahwa dirinya dipukul oleh warga. “Tidak ada warga sipil yang memukul saya. Semua pelaku adalah anggota Polsek Bandara dan Polres Jayapura,” ujarnya.
Atas insiden tersebut, Panji meminta Kapolres Jayapura bertanggung jawab secara hukum dan moral. “Saya sudah berdarah atas nama demokrasi. Saya minta Kapolres meminta maaf secara terbuka dan membayar denda adat sesuai hukum di tanah Papua,” tuturnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Tabi, Yulianus Dwaa, menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh Panji dan rekan-rekan merupakan bentuk ekspresi demokratis masyarakat Papua. Ia membenarkan bahwa aksi di Bandara Sentani berlangsung spontan dan tidak direncanakan sebelumnya.
“Kami sebenarnya sudah melakukan aksi damai pada hari sebelumnya di depan Kantor Gubernur Papua. Namun, pagi ini kami mendengar informasi bahwa Mendagri Tito tiba di Jayapura. Itu sebabnya kami bergerak ke bandara, meskipun kami tahu kami tidak memiliki izin,” ujar Yulianus.
Ia mengakui bahwa bandara merupakan objek vital, tetapi menekankan bahwa massa hanya berdiri di area luar bandara dan tidak menghalangi aktivitas penerbangan. Menurutnya, aparat seharusnya bisa menyampaikan bahwa Mendagri hanya transit dan tidak akan keluar dari bandara menuju Jayapura.
“Kalau informasi itu disampaikan sejak awal, kami tentu tidak akan memaksakan diri datang ke bandara,” katanya.
Lebih lanjut, Yulianus menyebut kehadiran Mendagri dan sejumlah pejabat pusat di Papua justru memperkeruh suasana politik di daerah. Ia juga menyoroti dugaan ketidaknetralan Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni dalam proses PSU Pilkada, serta adanya indikasi penggunaan tempat ibadah untuk mendukung salah satu pasangan calon.
“Papua saat ini berada dalam kondisi darurat demokrasi. Kami melihat adanya upaya sistematis yang merusak tatanan demokrasi dan mencederai nilai-nilai kebangsaan. Kehadiran Mendagri dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia justru menjadi pemicu konflik dan kegaduhan,” tegasnya.
Yulianus pun meminta Presiden Prabowo Subianto agar mencopot kedua pejabat tersebut demi menjaga stabilitas politik dan sosial di Papua.
“Kalau dibiarkan, rakyat bisa semakin kehilangan kepercayaan terhadap negara ini. Kami minta Presiden bertindak tegas demi menyelamatkan demokrasi di Papua,” pungkasnya.
(Arc/Red)
