Jayapura, Teraspapua.com – Mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si, menyayangkan terjadinya aksi kekerasan terhadap masyarakat yang melakukan aksi damai di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Selasa, 8 Agustus 2025.
Aksi tersebut diketahui merupakan upaya sejumlah warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang saat itu tengah transit di Bandara Sentani dalam rangka kunjungan kerja ke Wamena, Provinsi Papua Pegunungan.
Waterpauw menilai bahwa tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang menyuarakan pendapat secara damai tidak semestinya terjadi, terlebih di era demokrasi seperti sekarang ini.
“Jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, seharusnya difasilitasi dengan baik, bukan direspons dengan tindakan kekerasan. Apalagi jika jumlah mereka tidak banyak, seharusnya bisa didekati secara persuasif,” ujar Waterpauw saat dimintai keterangan oleh media, Rabu (9/8/2025).
Menurut informasi yang diterima, sekelompok kecil masyarakat datang ke Bandara Sentani dengan maksud menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Mendagri. Namun, aksi tersebut berujung pada tindakan represif oleh aparat keamanan.
Waterpauw, yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Papua dan Kapolda Sumatera Utara, menegaskan bahwa pola pendekatan kekerasan seperti ini merupakan cara-cara lama yang seharusnya tidak lagi digunakan dalam menangani warga yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum.
“Tindakan kekerasan adalah pendekatan lama yang tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Kita harus mengedepankan pendekatan dialog dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara,” tegasnya.
Ia menyarankan agar para korban kekerasan dalam aksi tersebut menempuh jalur hukum guna memastikan pelaku kekerasan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya mendorong para korban untuk melaporkan kejadian ini melalui jalur hukum. Proses hukum harus ditegakkan agar ada efek jera, dan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan,” tambahnya.
Paulus Waterpauw juga mengingatkan aparat keamanan dan para pejabat negara agar lebih bijak dalam merespons dinamika sosial yang terjadi di Papua. Menurutnya, pendekatan humanis dan keterbukaan terhadap aspirasi rakyat adalah kunci utama menciptakan situasi yang kondusif.
“Masyarakat Papua punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah dan aparat harus bisa membangun kepercayaan dengan cara mendengar dan menghargai suara rakyat, bukan dengan kekerasan,” tuturnya.
Sebagai figur yang pernah menjabat di berbagai posisi strategis di tubuh Polri dan memiliki pengalaman panjang dalam konteks keamanan di Tanah Papua, Waterpauw menegaskan bahwa stabilitas tidak bisa dibangun di atas intimidasi atau ketakutan.
“Kita ingin Papua damai, sejuk, dan penuh harapan. Semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun aparat keamanan, harus memberi ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk bersuara. Itu bagian dari demokrasi,” tutupnya.
Perlu diketahu aktivis media sosial Papua, Panji Agung Mangkunegoro, menjadi korban dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian saat mengikuti aksi damai di sekitar Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Selasa pagi (12/8/2025).
Aksi tersebut dilakukan secara spontan oleh sejumlah aktivis dan relawan pendukung pasangan calon Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano–Constant Karma (BTM-CK), untuk menyampaikan aspirasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dikabarkan tiba di Papua pagi itu.
(red)
