Jakarta, Teraspapua.com – Kemiskinan ekstrem hingga kini masih menjadi persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan di Tanah Papua. Permasalahan tersebut dinilai belum tertangani secara menyeluruh dan berdampak langsung pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Papua.
Hal itu disampaikan Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP), Paulus Waterpauw, usai mengikuti pertemuan koordinasi antara Komite Eksekutif Papua dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang berlangsung di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Paulus menjelaskan, pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Komite Eksekutif Papua bersama seluruh jajaran anggota tersebut membahas berbagai persoalan mendasar yang selama ini menyebabkan pembangunan di Papua berjalan lambat dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Salah satu indikator yang menjadi perhatian serius dalam pembahasan tersebut adalah masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sejumlah wilayah Papua.
“Kami melakukan koordinasi cepat dengan Bappenas dan hari ini berhasil melakukan brainstorming untuk mengurai akar persoalan Papua. Salah satu yang paling utama adalah
kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan,” ujar Paulus.
Menurutnya, kemiskinan ekstrem harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua. Ia menilai, kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menjadi pemicu munculnya berbagai persoalan lain, mulai dari masalah sosial hingga gangguan keamanan, terutama di wilayah- wilayah terpencil dan pedalaman.
“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata sering kali berawal dari kemiskinan. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, stabilitas sosial akan terganggu. Sebaliknya, jika perut kenyang dan penghasilan tersedia, maka pikiran menjadi tenang dan masyarakat dapat bekerja serta beraktivitas dengan baik,” tegasnya.
Selain persoalan kemiskinan ekstrem, Paulus juga menyoroti pentingnya ketersediaan energi listrik sebagai fondasi utama percepatan pembangunan serta masuknya investasi ke Tanah Papua. Menurutnya, keterbatasan infrastruktur kelistrikan selama ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi potensi sumber daya alam Papua.
“Apabila pemerintah daerah benar-benar ditopang secara serius oleh pemerintah pusat dalam penyediaan sumber kelistrikan atau power plant, maka investasi akan lebih mudah masuk. Banyak potensi sumber daya alam Papua yang saat ini masih ‘tertidur’. Dengan listrik yang memadai, industri besar hingga industri rumah tangga dapat berkembang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Paulus menekankan pentingnya pembenahan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar berjalan secara bottom-up dan mencerminkan aspirasi murni masyarakat, mulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, hingga provinsi.
Mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri ini juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membawa kepentingan politik ke dalam forum Musrenbang. Menurutnya, Musrenbang seharusnya menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan riil yang menyentuh langsung kehidupan sehari- hari.
“Musrenbang harus dijauhkan dari kepentingan politik. Yang dibicarakan adalah kepentingan rakyat secara murni. Kalau masyarakat membutuhkan air bersih, maka bangun air bersih. Jika yang dibutuhkan jalan penghubung antar kampung, bangun jalannya. Butuh listrik, sekolah, atau puskesmas, maka itulah yang harus diwujudkan,” tegas Paulus.
Ia menambahkan, seluruh gagasan dan masukan tersebut telah disampaikan kepada Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, masukan
dari Komite Eksekutif Papua mendapat respons positif dan akan menjadi bahan diskusi lanjutan dalam proses perencanaan serta perumusan kebijakan pembangunan Papua ke depan.
Mantan Kapolda Papua ini juga berharap, dengan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, dukungan energi yang memadai, serta pelaksanaan Musrenbang yang benar-benar berpihak pada aspirasi rakyat, percepatan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada penurunan kemiskinan ekstrem serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Veb)
