Jayapura, Teraspapua.com – Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Papua sekaligus Pendeta, Pdt. David Harol Waromi, terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui penguatan ekonomi kerakyatan.
Setelah sebelumnya aktif mendampingi para petani melalui program Tani Merdeka Indonesia, kali ini Senator Waromi kembali membuat terobosan dengan memfokuskan perhatian pada sektor perikanan dan kelautan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan bersama kelompok nelayan Orang Asli Papua di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Amazing Grace, Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, Jalan Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (15/12/2025).
Dalam pertemuan itu, Senator Pdt. David Harol Waromi menyampaikan komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ekonomi rakyat melalui berbagai program strategis nasional, termasuk di sektor perikanan dan kelautan yang dinilai memiliki potensi besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Papua.
Usai pertemuan, kepada Teraspapua.com, Pdt. David Waromi menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas rencana pembentukan Kampung Nelayan, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Hari ini kami berkumpul bersama kelompok nelayan dari Distrik Jayapura Utara untuk membahas pembentukan Kampung Nelayan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan
strategis Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Senator Waromi.
Ia mengungkapkan rasa syukur karena seluruh kelompok nelayan Orang Asli Papua di Jayapura Utara hadir dan terlibat aktif dalam diskusi. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan bersama pemerintah dan pendamping program membahas berbagai hal, mulai dari mekanisme, tahapan, hingga format pembentukan Kampung Nelayan ke depan.
Pada kesempatan yang sama, Ruben Sineri dari Dinas Perikanan Provinsi Papua turut memberikan penjelasan teknis kepada para nelayan. Penjelasan tersebut bertujuan agar nelayan memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsep Kampung Nelayan, termasuk persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi.
“Para nelayan nantinya akan bekerja sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Kami berharap dalam waktu satu minggu ke depan, seluruh kelengkapan administrasi dapat disiapkan sehingga bisa dirangkum dalam satu proposal untuk diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI,” jelas Senator Waromi.
Ia berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui direktorat jenderal terkait dapat merespons secara positif usulan pembentukan Kampung Nelayan di Jayapura Utara.
Menurutnya, Kampung Nelayan ini nantinya akan berada di bawah binaan DPD RI.
“Saya sebagai anggota DPD RI perwakilan Provinsi Papua akan terlibat langsung dalam pembinaan Kampung Nelayan di Kota Jayapura. Selain itu, sebagai Ketua Tani Merdeka
Provinsi Papua, kami bersama jajaran juga akan ikut mendampingi dan membina para nelayan,” tegasnya.
Ke depan, lanjut Waromi, Kampung Nelayan diharapkan dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Papua serta berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan Orang Asli Papua di Kota Jayapura.
“Harapan kami, para nelayan bisa berkembang, diberkati, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Kota Jayapura dan Provinsi Papua. Bahkan, program ini diharapkan bisa berdampak luas hingga ke daerah lain di Tanah Papua,” tambahnya.
Lebih lanjut, Senator Waromi menegaskan bahwa pihaknya juga akan berupaya membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil tangkapan nelayan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut akan dilakukan melalui kerja sama dengan kementerian terkait serta para mitra strategis di tingkat pusat.
Sementara itu, Sekretaris Tani Merdeka Provinsi Papua, Karel Wamea, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi nelayan Orang Asli Papua, terutama terkait penanganan hasil tangkapan.
“Selama ini, hasil tangkapan nelayan sering tidak tertampung dengan baik karena keterbatasan fasilitas. Dengan hadirnya program Kampung Nelayan yang sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, diharapkan akan tersedia fasilitas pendukung seperti cold storage dan sarana lainnya,” jelas Wamea.
Ia menilai, selama ini nelayan non-Papua umumnya telah menggunakan fasilitas tangkap yang lebih modern, sehingga hasil tangkapan, khususnya ikan tuna, dapat dimaksimalkan. Sebaliknya, nelayan Orang Asli Papua masih banyak yang menggunakan metode tradisional, sehingga kualitas dan kuantitas hasil tangkapan belum optimal, terutama untuk memenuhi standar ekspor.
“Melalui Kampung Nelayan, masyarakat nelayan Orang Asli Papua akan dibantu dari sisi teknologi, metode penangkapan, hingga pengelolaan hasil tangkapan agar memenuhi standar pasar,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ruben Sineri, yang juga merupakan anggota Tani Merdeka. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua bersama DPD RI berkomitmen untuk menggagas
dan merealisasikan Kampung Nelayan di Distrik Jayapura Utara sebagai pusat pengembangan nelayan tuna.
“Kami akan membangun Kampung Nelayan agar masyarakat nelayan di Jayapura Utara mendapatkan akses yang lebih baik, khususnya dalam penangkapan dan pengelolaan ikan tuna,” katanya.
Menurut Sineri, antusiasme nelayan Orang Asli Papua di Kota Jayapura sangat tinggi, terutama dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Perikanan Provinsi Papua telah menyediakan fasilitas cold storage guna menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan.
“Dengan adanya fasilitas ini, kualitas ikan nelayan dapat terjaga, sehingga ketika dijual kepada tengkulak atau investor, nilai jualnya menjadi lebih baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam pembentukan kelompok nelayan, setiap kelompok diwajibkan memiliki kartu nelayan dan beranggotakan minimal 10 orang. Kelompok tersebut nantinya akan dibentuk secara resmi agar dapat bergabung dalam Koperasi Merah Putih, sebagai wadah penguatan ekonomi nelayan.
Dengan hadirnya program Kampung Nelayan ini, diharapkan kesejahteraan nelayan Orang Asli Papua semakin meningkat, serta sektor perikanan dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi di Papua, khususnya di wilayah pesisir Kota Jayapura.
(Har/Veb)
