Jakarta, Teraspapua.com – Pimpinan Komite Eksekutif Papua (KEP) menggelar pertemuan koordinasi dengan Deputi Pengembangan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam rangka membahas Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Otonomi Khusus (Otsus) serta persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus Papua.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Bappenas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/1/2026). Hadir dalam pertemuan itu pimpinan Komite Eksekutif Papua, yakni Velix Wanggai, Paulus Waterpauw, Ignasius Yogo, dan Billy Mambrasar, didampingi jajaran staf Komite Eksekutif Papua.
Usai pertemuan, Velix Wanggai menjelaskan bahwa agenda koordinasi ini merupakan langkah awal konsolidasi perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua pada awal tahun 2026. Menurutnya, pertemuan ini menjadi penting untuk menyelaraskan berbagai kebijakan pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah di wilayah Papua.
“Hari ini Kementerian PPN/Bappenas mengundang kami, Komite Eksekutif Papua, untuk membahas langkah-langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua,” ujar Velix.
Ia menambahkan, momentum awal tahun menjadi waktu yang sangat strategis untuk menyatukan berbagai arah kebijakan, program, anggaran, serta penentuan lokasi pembangunan yang dikelola oleh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah di Papua.
“Pembahasan hari ini masih bersifat makro, terkait arah besar pembangunan nasional di Tanah Papua. Hal ini mencakup berbagai perspektif, mulai dari ekonomi, sosial, dan keamanan, hingga aspek ekologi seperti perlindungan hutan, masyarakat adat, serta hak wilayah,” jelasnya.
Velix menegaskan bahwa Komite Eksekutif Papua bersama Bappenas, khususnya Deputi Pengembangan Kewilayahan, memiliki kesepahaman tentang pentingnya penyatuan pandangan dalam melihat posisi dan kontribusi Papua terhadap target pembangunan nasional. Hal tersebut mencakup kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antara kawasan timur dan barat Indonesia.
“Pembangunan yang kita dorong bukan hanya soal percepatan, tetapi juga memastikan bahwa proses pembangunan tidak merusak lingkungan hidup, hutan, serta ekosistem sosial masyarakat Papua. Prinsip keberlanjutan dan keadilan harus menjadi landasan utama,” tegas Velix.
Lebih lanjut, mantan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan itu mengatakan, bahwa Komite Eksekutif Papua telah memiliki Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk periode 2025–2029. Dokumen tersebut akan menjadi acuan utama dalam konsolidasi teknokratik lanjutan bersama kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah di Papua.
“Kami menargetkan pada Februari hingga Maret mendatang sudah dapat dilaksanakan konsolidasi perencanaan pembangunan Papua untuk tahun 2027, sekaligus konsolidasi program-program pembangunan yang sedang berjalan pada tahun 2026,” pungkasnya.
Melalui pertemuan ini, Komite Eksekutif Papua berharap koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dapat terus diperkuat. Dengan demikian, visi, langkah, dan kebijakan pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan searah, terintegrasi, serta mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua.
(Veb)
