Jayapura,Teraspapua.com – Nason Utty selaku Tokoh intelektual Papua sekaligus anggota tim relawan Lapago-Mepago for MDF – AR, meminta Penjabat (PJ) Gubernur Papua dan PJ Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menghentikan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Permintaan ini disampaikan menyusul telah selesainya proses Pilkada Papua dan telah ditetapkannya gubernur dan wakil gubernur terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami meminta kepada PJ Gubernur dan PJ Sekda untuk tidak lagi melakukan pelantikan-pelantikan. Gubernur terpilih sudah ditetapkan dan hanya tinggal menunggu jadwal pelantikan. Biarkan beliau yang menyusun kabinetnya sendiri,” tegas Nason Utty, kepada awak media di Jayapura, Minggu (21/9/2025).
Nason menilai bahwa pelantikan pejabat di masa transisi ini berpotensi menimbulkan konflik internal di pemerintahan mendatang. Hal ini bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur terpilih Mathius Fakhiri dan Wakil Gubernur Arioko Rumaropen.
“Banyak janji program telah disampaikan dalam kampanye. Jika pelantikan ini terus dilakukan, maka akan menyulitkan gubernur terpilih dalam merealisasikan visi-misi mereka,” lanjutnya.
Selain itu, Nason Utty menegaskan bahwa pejabat yang telah dilantik oleh PJ Gubernur maupun PJ Sekda bisa saja dievaluasi atau diganti oleh gubernur terpilih nantinya, sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
“Kami mengingatkan bahwa setiap pejabat yang dilantik hari ini tidak otomatis akan tetap menjabat. Gubernur terpilih berhak mengevaluasi dan mengganti sesuai kebutuhan,” ujar Nason.
Nason juga mengingatkan adanya dugaan bahwa pelantikan-pelantikan yang dilakukan saat ini sarat akan kepentingan, seperti “titipan” dari pihak-pihak tertentu atau bahkan potensi transaksi politik.
“Kalau terus dilakukan, masyarakat bisa menilai bahwa ada dugaan praktik titip-menitip jabatan. Ini bisa menjadi beban pemerintahan baru dan menciptakan konflik berkepanjangan,” tambahnya.
Ia pun mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menghormati proses transisi pemerintahan yang sedang berlangsung, agar tidak memperkeruh situasi.
Nason berharap agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan memberikan ruang bagi gubernur dan wakil gubernur terpilih, untuk membentuk kabinet serta menjalankan program-program prioritasnya.
“Mari kita beri kepercayaan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Jangan ada sabotase terhadap masa depan Papua,” pungkasnya.
