Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Doni Muzakir, menegaskan komitmen kuat organisasinya untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia, termasuk di Tanah Papua.
Hal itu disampaikan Doni usai melantik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Papua di Gedung Graha Sara Kantor Sinode GKI di Tanah Papua, Kamis (13/11/2025).
Dalam sambutannya, Doni menceritakan sejarah berdirinya Tani Merdeka Indonesia yang lahir di Jawa Tengah pada masa Pemilu beberapa tahun lalu. Gerakan ini awalnya terbentuk dari semangat para petani, aktivis pertanian, dan kelompok tani yang mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Tani Merdeka lahir di Jawa Tengah, saat itu menjelang pemilu. Kami adalah salah satu organisasi yang bekerja keras memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden,” ujar Doni Muzakir.
Menurutnya, dukungan para petani kepada Prabowo Subianto bukan tanpa alasan. Sosok Prabowo dinilai memiliki perhatian besar terhadap isu ketahanan pangan dan swasembada nasional sejak lama.
“Pak Prabowo selalu menekankan pentingnya kemandirian pangan. Beliau mengatakan, negara yang pangannya kuat, rakyatnya kenyang, dan bangsa itu akan maju serta sejahtera,” jelas Doni.
Doni mengungkapkan, nama “Tani Merdeka” diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, organisasi ini bernama Pejuang Petani. Namun, Prabowo mengganti nama tersebut dengan makna yang lebih besar dan optimistis.
“Pak Prabowo berkata, kalau saya diberi amanah oleh rakyat, petani tidak boleh lagi berjuang. Petani harus merdeka di tanahnya sendiri. Dari sanalah lahir nama Tani Merdeka Indonesia,” tutur Doni.
Meski baru berusia satu tahun sembilan bulan, Tani Merdeka telah berkembang pesat di seluruh Indonesia. Saat ini, organisasi tersebut memiliki lebih dari 80 ribu anggota yang tersebar di 25 ribu desa.
Doni menjelaskan bahwa setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden, Tani Merdeka diberi amanah besar untuk menjadi “mata, telinga, dan hidung” Presiden di desa-desa seluruh Indonesia.
“Tugas kita adalah hadir di setiap pelosok desa. Kita harus tahu persoalan petani, apa kebutuhannya, bagaimana kondisi pupuk subsidi apakah benar tersalurkan atau justru diselewengkan. Kita harus menjadi mata dan telinga Presiden Prabowo,” tegasnya.
Ia pun menekankan agar seluruh pengurus Tani Merdeka, termasuk di Papua, siap menjalankan amanah besar tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Pak Prabowo adalah presiden rakyat, bukan presiden kelompok atau partai. Maka, orang yang sudah kita dukung harus kita kawal sampai tuntas. Kita harus beritahu masyarakat apa saja yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.
Doni juga menyoroti luasnya wilayah Papua yang memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, ia meminta pengurus DPW Tani Merdeka Papua di bawah kepemimpinan Pendeta David Waromi untuk aktif turun ke lapangan agar benar-benar memahami kebutuhan masyarakat.
“Papua ini wilayahnya sangat luas. Pak Pendeta David dan seluruh pengurus harus sering turun ke masyarakat. Kalau tidak turun, kita tidak akan tahu apa yang dibutuhkan rakyat,” pesan Doni.
Ia menjelaskan bahwa peran Tani Merdeka di daerah sangat strategis, mulai dari memperjuangkan akses irigasi, pupuk, hingga pembentukan kelompok tani baru. Selain itu, pengurus juga diminta membantu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petani agar lebih produktif dan sejahtera.
“Kalau di satu desa tidak ada irigasi, cari cara agar bisa dibangun. Kalau tidak ada pupuk, bantu masyarakat untuk dapat akses. Kalau belum ada kelompok tani, bantu bentuk. Itu tanggung jawab kita,” tegas Doni.
Dikatakan, pak Prabowo sangat cinta terhadap Tanah Papua. Beliau tidak ingin pembangunan hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua,” ucap Doni.
Doni juga menyoroti berbagai kebijakan penting pemerintahan Prabowo yang telah berjalan di tahun pertama kepemimpinannya. Salah satunya, keberhasilan pemerintah meniadakan impor beras dan menurunkan harga pupuk hingga 20 persen.
“Selama satu tahun pemerintahan Pak Prabowo, Indonesia tidak mengimpor satu butir beras pun. Stok nasional aman. Harga pupuk juga sudah turun 20 persen,” kata Doni.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus benar-benar diawasi di tingkat daerah agar manfaatnya dirasakan petani secara langsung.
“Kita harus pastikan kios-kios di desa menjual pupuk sesuai harga yang ditentukan pemerintah. Jangan sampai subsidi pemerintah dikorupsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Doni mengingatkan bahwa tanggung jawab Tani Merdeka tidak berhenti di acara pelantikan, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan.
“Acara pelantikan hanya berlangsung satu jam, tapi tanggung jawab kita terhadap petani dan rakyat ada di desa, bukan di kota. Dari sanalah perjuangan kita dimulai,” pungkas Doni.
(Veb/Rck)
