Timika, Teraspapua.com – Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Pansus UU Otsus Papua, Komarudin Watubun melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Kritik tersebut dilontarkan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Timika, Senin (11/5/2026). Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai implementasi Otsus selama ini kerap melenceng dari tujuan utamanya.
Di hadapan para pemimpin dari enam provinsi di Tanah Papua serta perwakilan pemerintah pusat, Komarudin menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan Otsus tidak bisa dilihat dari narasi di ruang rapat, melainkan dari dampaknya bagi masyarakat di tingkat kampung.
“Ukurannya bukan kita yang duduk dengan dasi di sini atau di ruang ber-AC yang bicara bagus-bagus. Ukurannya adalah rakyat di kampung. Jika mereka tidak mengakui manfaatnya, maka kita gagal,” tegasnya.
Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Komarudin mengaku memahami kompleksitas pelaksanaan Otsus. Namun, ia secara terbuka menyoroti adanya hambatan serius di tingkat pusat, terutama terkait ego sektoral antar kementerian yang dinilai menghambat sinkronisasi kebijakan.
Ia bahkan mengungkapkan pernah mengancam menghentikan pembahasan revisi UU Otsus apabila para menteri tidak hadir dalam forum pembahasan. Menurutnya, ketidakhadiran dan lemahnya koordinasi di tingkat pusat menjadi salah satu penyebab kebijakan di daerah berjalan tidak optimal.
“Kalau di pusat saja tidak sinkron, wajar kalau pelaksanaan di daerah menjadi amburadul,” ujarnya.
Komarudin menegaskan bahwa Otsus merupakan instrumen strategis untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan fokus utama pada percepatan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, ia menilai masih terdapat kesenjangan besar antara perencanaan di atas kertas dengan realitas di lapangan.
Salah satu indikator yang disorot adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang hingga kini masih berada pada posisi terendah secara nasional.
Meski menyampaikan kritik keras, Komarudin juga menawarkan solusi konkret. Di sektor pendidikan, ia mendorong penerapan model “Sekolah Sepanjang Hari” yang disebut telah diujicobakan di sejumlah wilayah, seperti Sorong Selatan dan Jayapura.
Ia bahkan memaparkan kebutuhan anggaran secara rinci. Dari total 3.771 sekolah dasar di Papua, ia menargetkan intervensi terhadap 2.262 sekolah atau sekitar 60 persen. Dengan estimasi kebutuhan Rp2,5 miliar per sekolah per tahun, total anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp6 triliun.
Komarudin kemudian mengaitkan kebutuhan tersebut dengan kontribusi besar sektor sumber daya alam terhadap negara, termasuk dari PT Freeport Indonesia.
“Kalau kita minta Rp6 triliun untuk memastikan anak-anak Papua sekolah dengan layak dan mendapatkan nutrisi yang cukup, itu bukan sekadar meminta-minta. Itu adalah hak sebagai bagian dari negara ini,” katanya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Komarudin mengkritik pendekatan pembangunan yang dinilai terlalu berorientasi pada kegiatan seremonial di perkotaan, sementara pelayanan dasar di kampung-kampung masih minim.
Ia mendorong penguatan peran kader kampung serta pemberian insentif yang layak bagi tenaga medis yang bertugas di wilayah pedalaman.
“Jangan sampai tenaga medis kita di kampung harus menghadapi kondisi sulit, sementara kita di kota sibuk dengan kegiatan seremonial. Hentikan pemborosan untuk kegiatan formalitas,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Komarudin memberikan peringatan keras kepada para pemangku kebijakan di Tanah Papua. Ia mengingatkan bahwa kewenangan dan sumber daya yang dimiliki saat ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau tidak bisa menolong semua orang, tolonglah yang bisa ditolong. Jangan sampai kita tidak berbuat apa-apa, lalu dihukum oleh sejarah karena membiarkan generasi muda kita tertinggal,” ujarnya.
Komarudin menjadi pembicara pertama dalam Sesi Panel 1 forum tersebut yang dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandari, Direktur Dana Desa dan Otsus Kementerian Keuangan Jaka Sucipta, tokoh gereja Albert Yoku, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Vernando Wanggai, serta Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang juga Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.
Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi implementasi Otsus sekaligus merumuskan langkah percepatan pembangunan di Papua, di tengah tuntutan agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat kampung.
