Jayapura, Teraspapua.com – Ribuan masyarakat asal tiga pulau di Kabupaten Maluku Tengah, yakni Haruku, Saparua, dan Nusalaut yang tergabung dalam Consorsium Anak Cucu Lease (ACL) yang ada di Papua, menggelar kegiatan jalan santai di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (27/6/2026) pagi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian sosialisasi sekaligus penguatan dukungan terhadap pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Kepulauan Lease, Provinsi Maluku.
Sejak pagi hari, peserta tampak antusias mengikuti jalan santai yang dipadukan dengan pembagian door prize. Panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik, mulai dari sepeda motor, mesin cuci, hingga beragam hadiah hiburan lainnya.
Kegiatan tersebut secara resmi dilepas oleh Kepala Bappeda Kota Jayapura yang mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo. Turut hadir pula Kepala Bapenda Kota Jayapura, Rori Huwae, serta sejumlah tokoh masyarakat Maluku di Papua.
Ketua Perwakilan Konsorsium Lease Provinsi Papua, Rasmus D. Siahaya, mengatakan bahwa kegiatan jalan santai ini merupakan bagian dari program konsorsium dalam memperjuangkan pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru.
“Jalan santai sehat berhadiah ini bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi momentum sosialisasi kepada seluruh masyarakat, khususnya anak cucu Lease dan masyarakat Maluku pada umumnya,” ujar Siahaya.
Ia menjelaskan, ACL merupakan wadah yang menghimpun masyarakat dari tiga pulau utama, yakni Saparua, Haruku, dan Nusalaut yang terdiri dari 36 kampung. Menurutnya, para raja dari kampung-kampung tersebut telah menyatakan dukungan terhadap pembentukan CDOB Kota Kepulauan Lease.
Siahaya menuturkan, salah satu alasan utama perjuangan pemekaran ini adalah sulitnya akses pelayanan pemerintahan. Saat ini, masyarakat harus menempuh perjalanan laut menuju Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah, yang jaraknya cukup jauh dan dipengaruhi kondisi cuaca ekstrem.
“Di wilayah kami hanya ada dua musim, yaitu musim barat dan musim timur. Keduanya sangat berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran. Bahkan pernah terjadi insiden meninggal dunia, seperti seorang kepala sekolah dari Nusalaut yang tenggelam saat hendak mengurus administrasi ke Masohi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perjuangan pembentukan daerah otonomi baru ini telah berlangsung selama kurang lebih 16 tahun, namun hingga kini belum membuahkan hasil. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh anak cucu Lease di berbagai daerah, termasuk di Papua, menjadi sangat penting.
Mantan Sekda Kota Jayapura ini juga mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan sosialisasi telah dilakukan melalui beberapa agenda, di antaranya malam perenungan pada 14 Mei 2026, kegiatan jalan santai pada 27 Juni 2026, serta rencana deklarasi dukungan yang akan digelar pada 11 Juli 2026 di GOR Cenderawasih, Jayapura.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa pelayanan pemerintahan bisa lebih dekat dengan masyarakat. Dengan adanya pemekaran, proses pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera membuka kembali moratorium pembentukan daerah otonomi baru, sehingga perjuangan masyarakat Lease dapat segera terealisasi.
“Perjuangan ini tidak hanya terjadi di Maluku, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Namun tentu ada dinamika, termasuk faktor politik. Karena itu, kami mengajak semua pihak, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi ini,” katanya.
Selain itu, Siahaya menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Lease memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan, Pulau Saparua disebut telah dikenal sejak abad ke-15 karena kekayaan alamnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi dan Deklarasi CDOB Kota Kepulauan Lease, Giovano Pattipawae, menyebut kegiatan jalan santai ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi dukungan masyarakat di perantauan.
“Ini adalah bagian dari sosialisasi konsorsium Papua dalam memperjuangkan pemekaran tiga wilayah di Kabupaten Maluku Tengah menjadi Kota Kepulauan Lease,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa deklarasi dukungan akan kembali dilakukan pada 11 Juli 2026 sebagai bentuk komitmen masyarakat Lease di Papua terhadap perjuangan tersebut.
Sebagai legislator Papua, Pattipawae berharap pemerintah pusat dapat mendengar aspirasi masyarakat dari tiga pulau tersebut yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses pelayanan.
Dalam kesempatan itu, panitia turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan, termasuk Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, serta sejumlah tokoh politik dan pemerintah daerah di Kota dan Kabupaten Jayapura.
“Terima kasih kepada semua pihak, termasuk gubernur, pimpinan DPR Papua, serta seluruh masyarakat dan kepala-kepala kampung anak cucu Lease di Papua yang terus memberikan dukungan,” pungkasnya.
(arc/rck)
