Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Biaya Studi Mahasiswa Unggul Papua Dari Juli-Desember

Foto bersama Pansus Beasiswa dan orang tua mahasiswa unggul Papua.

Jayapura,Teraspapua.com – Panitia Khusus (Pansus) Beasiswa DPR Papua, kembali melakukan pertemuan dengan forum orang tua mahasiswa yang anaknya menerima Beasiswa unggul Papau.

Pertemuan itu berlangsung di salah satu hotel dijayapura, dipimpin oleh Ketua Pansus Beasiswa DPR Papua, Fauzun Nihayah, juga di hadiri oleh Sekwan DPR Papua, Dr Juliana Waromi, SE, Msi, Rabu (22/11/2023).

Fauzun Nihayah menjelaskan, jadi hari ini kami kembali melakukan rapat dengan Forum Orang Tua Mahasiswa, karena mereka menyurati ke Ketua DPR Papua terkait dengan kekurang pembayaran studi, living kos dari bulan Juli hingga Desember 2023.

“Jadi intinya, masih banyak masalah terkait pembiayaan studi dari Juli sampai Desember belum ada kepastian,” terangnya.

Terkait dengan hal itu, Nihayah menegaskan ini yang menjadi perhatian kita bersama, sehingga saya selaku ketua Pansus berharap kepada Pemerintah Provinsi Papua memikirkan anak-anak kita. Kerena anak-anak kita ini sudah mendapat detline dari Kampus, kemudian disuruh keluar dari kost. Ini kita harus carikan solusi.

Ditambahkan Nihayah, dalam waktu dekat kami akan mengundang Pj gubernur, karena data yang kami peroleh sudah lebih dari cukup. Dimana kami sudah kunjungan ke DOB baik di Papua Selatan, Papua tengah. Kecuali di Papua pegunungan memang belum bisa karena Pj gubernurnya baru dilantik kemarin dan masih sesuaikan jadwal.

“Tetapi data yang kami dapat sudah lebih dari cukup sehingga kami akan mengundang BPSDM dan juga pihak-pihak terkait lainnya,” tandasnya.

Sementara itu Jhon Reba selaku ketua Forum orang tua mahasiswa unggul Papua meminta pemerintah harus selesaikan biaya kulia dari anak-anak kita periode Juli – Desember, karena hari ini mereka kulia dengan menunggak terutama 500 anak-anak Papua yang kulia di luar negeri.

“Ketika pemerintah tidak membayarkan, konsekwensin sudah menungguh mereka, kemungkinan mereka mengikuti ujian semenster tetapi habis ujian mereka akan dideportasikan pulang,” terangnya.

Demikian juga, lanjut kata Reba, anak-anak kita yang berkulia berkulia di dalam negeri, jika tidak dibayarkan uang studi mereka, mereka tidak bisa mengikuti ujian semester bahkan di DO dari kampus mereka.

“Kemudian jaminan pembiayaan untuk tahun 2024 harus diberikan kepada 16 mahasiswa untuk melanjutkan studi di tahun 2024 tetapi juga semua mahasiswa yang kulia di luar negeri finansial garansi dari pemerintah masing-masig provinsi harus segera dikeluarkan. Kerena finansial garansi yang mereka pegang akan berakhir di 31 Desember 2023,” bebernya.

Reba berpesan, Pemerintah harus serius mengurus Pendidikan dari anak-anak kita, karena kalau Pendidikan ini tidak diurus dengan baik. Maka ini akan menjadi preseden buruk kepercayaan dari masyarakat terhadap implementasi Otsus Papua.

“Jika Pemerintah abaikan juga, maka langkah terakhir kami akan membawakan Pemerinta ke pengadilan umum kerena banyak bukti yang kami sudah pegang,” tegasnya.