Seluruh Fraksi Setuju, APBD Kota Jayapura Tahun 2024 Ditetapkan Rp1, 7 Triliun

Jayapura, Teraspapua.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura Tahun Anggaran 2024 memasuki tahap akhir.

Berlangsung di ruang rapat DPRD setempat, kembali digelar rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Penjabat Wali Kota Jayapura dengan Pimpinan DPRD Kota Jayapura Tentang Penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Joni Y. Betaubun, SH, MH didampingi Wakil Ketua II, Silas Youwe ini dihadiri anggota DPRD Kota Jayapura. Dari pihak eksekutif hadir Pj Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si, Penjabat Sekda, Robby Kepas Awi, dan pimpinan OPD.

Secara umum Fraksi Golkar, NasDem, Kebangkitan Solidaritas Demokrat (KSD), fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) dan fraksi PDIP Perjuangan  menyetujui Raperda APBD  2024 disahkan menjadi Perda. Namun demikian, fraksi-fraksi tersebut juga menyampaikan beberapa masukan kepada eksekutif.

Dimana APBD kota Jayapura tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 1.705.155.353.116, berdasarkan Keputusan DPRD Kota Jayapura Nomor 7/DPRD-KOTA/PRP/2023.

Dalam sambutannya pada penutupan sidang paripurna tersebut Joni Y. Betaubuns SH, MH mengatakan. Atas nama masyarakat kota Jayapura, DPRD kembali menyetujui dan menetapkan APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2024, sebagai legalitas yuridis formil terhadap APBD kota Jayapura, sehingga menjadi sah secara hukum.

Dirinya berharap, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD, dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Selanjutnya kami mengharapkan kepada eksekutif, agar program dan kegiatan tahun 2024 yang telah ditetapkan, kiranya dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran, maupun tepat pertanggungjawabannya.” Papar Betaubun.

Dengan memperhatikan jadwal perencanaan pembangunan secara nasional maupun daerah, khususnya perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah kota Jayapura pada setiap bulan Maret tahun berjalan, maka beberapa hal penting disampaikan Joni Betaubun.

“Perencanaan pembangunan daerah kota Jayapura melalui mekanisme Musrenbang nantinya, menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dijadikan sebagai forum konsultasi pembangunan tingkat Kampung, Kelurahan dan Distrik, sampai pada Musrembang tingkat pemerintah kota Jayapura,” ujar Betaubun.

Dengan proses perencanaan pembangunan daerah dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, lanjut Betaubun, diharapkan akan menjadi sarana untuk melakukan evaluasi, konsultasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan daerah, kota Jayapura.

“Jika forum Musrembang semacam ini dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan serius, maka dapat dipastikan bahwa, proses partisipasi masyarakat akan terlihat secara langsung, dalam perencanaan pembangunan kota Jayapura.” Tandasnya.

Dengan demikian dikatakan, hal ini dapat tersinkronisasi dan melahirkan rumusan draft dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi program dan kegiatan prioritas sementara, pemerintah kota Jayapura tahun anggaran 2025.

Dikesempatan yang sama, Pj. Walikota Jayapura Dr. Frans Pekey, M, Si dalam pidato penutupan mengatakan, substansi APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah terekam dalam nota keuangan dan RAPBD Kota Jayapura, telah dikaji, dibahas dan dikritisi oleh alat-alat kelengkapan dewan, serta telah mendapat persetujuan melalui pendapat akhir fraksi-fraksi dewan.

Dikatakan, segala saran pendapat dan koreksi yang disampaikan, akan diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh eksekutif, guna meningkatkan kualitas Perda kota Jayapura, tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Lanjut Pekey, sebagai lembaga representasi rakyat, legislatif telah memberikan koreksi kritis terhadap berbagai kebijakan strategis alokasi sumber dana, guna menopang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Semua saran konstruktif yang disampaikan, senantiasa menjadi sarana bagi pihak eksekutif, untuk memicu berbagai perubahan sekaligus pendorong sikap responsivitas, terhadap dinamika pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.” Tandas Pekey.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi dan stabilisasi struktur APBD tahun 2024, Frans Pekey menghimbau kepada OPD-OPD teknis selaku pengguna dan penanggungjawab anggaran, agar mengambil langkah dan upaya maksimal, guna merealisasikan target PAD sebagaimana yang telah disepakati dan tetapkan dalam APBD.

Bagi OPD kolektor PAD, Pekey menekankan untuk berupaya secara maksimal, guna merealisasikan target PAD sebagaimana yang telah disepakati, dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang ada.

“Khusus untuk OPD kolektor, agar lebih giat serta tingkatkan koordinasi dan Kerjasama, untuk mengoptimalkan realisasi target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD.” Pungkas Pekey.

(har/ricko)