Jayapura,Teraspapua.com – Forum Intelektual Lapago Mepago datangi Mapolda Papua guna membuat laporan terkait beredar di sejumlah Media Sosial berupa pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan berita hoax terhadap Matius Fakhiri dan Yulce Enembe, istri mendiang Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Postingan itu sangat mengganggu ketenangan kedamaian proses politik yang ada di Provinsi Papua, oleh karena itu Kami merasa penting untuk melaporkan hal ini supaya masyarakat kita juga bisa diberikan efek jerah,” ujar Ketua Intelektual Lapago Mepago, Kenius Kogoya, usai melaporkan masalah tersebut di Siber Polda Papua, Rabu (30/7/2025).
Kami minta Polda Papua, untuk segera memproses oknum yang diduga menjadi penyebar pertama informasi yang dinilai bermuatan hoaks dan fitnah. Ia juga menyoroti peran pengelola grup media sosial yang membiarkan konten tersebut tersebar luas.
“Kami meminta agar Polda Papua segera mengungkap siapa pelaku utama penyebaran informasi ini, termasuk pengelola grup tempat pertama kali unggahan itu muncul. Jangan tunggu sampai Pilkada berlangsung. Kami ingin masyarakat mendapatkan efek jera, agar tak lagi sembarangan menggunakan teknologi untuk melampiaskan frustrasi pribadi,” tegas Kogoya.
Menurutnya, tidak semua orang yang terlibat dalam politik memiliki kecerdasan dalam berpolitik. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman mengenai etika berpolitik dan penggunaan teknologi secara bijak sangat dibutuhkan.
“Kami melihat ada kecenderungan politik antagonis yang disebar melalui media sosial. Ini sangat tidak sehat bagi demokrasi. Teknologi seharusnya digunakan untuk menyebarkan hal-hal positif, bukan malah menyulut konflik dan menyebarkan kebencian,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kogoya menilai bahwa postingan yang memicu konflik sering kali muncul dari grup-grup media sosial yang tidak dikelola dengan baik.
“Kalau informasi itu berasal dari grup, berarti ada pengelola. Seharusnya ada aturan dan tata tertib. Tapi ini dibiarkan menyebar tanpa kontrol. Akibatnya masyarakat bisa terhasut dan timbul perpecahan,” tandasnya.
Ia juga menekankan pentingnya tindakan cepat dari aparat kepolisian agar situasi tetap kondusif menjelang hari pencoblosan yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025.
Sementara itu, Bani Tabuni selaku anggota Intelektual Lapago Mepago menambahkan, kami tidak ingin Pilkada rusak karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kami minta hasil dari laporan kami segera ditindaklanjuti sebelum pencoblosan. Jangan sampai terjadi konflik di lapangan karena kelalaian dalam menangani informasi bohong,” pungkas Bani Tabuni.
