Jayapura, Teraspapua.com – Seorang perempuan Tabi asal Port Numbay, Makda, menyampaikan permintaan tegas kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera memanggil kembali Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dari Provinsi Papua ke Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan Makda saat mengikuti aksi demonstrasi di depan Kantor Distrik Jayapura Selatan, Jumat (8/8/2025).
Ia menilai kehadiran Bahlil di Papua tidak mencerminkan tugas kenegaraan, melainkan lebih condong kepada intervensi terhadap dinamika politik lokal, khususnya terkait pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang saat ini sedang berlangsung.
“Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk segera memanggil kembali Menteri Bahlil dari Papua ke Jakarta. Beliau ke sini bukan menjalankan tugas negara, tapi justru mencampuri urusan politik daerah,” ujar Makda dalam orasinya.
Menurut Makda, sebagai pejabat negara, kehadiran Bahlil di Papua seharusnya berorientasi pada pembangunan dan penguatan investasi, bukan terlibat dalam aktivitas yang terkesan mendukung salah satu kepentingan politik lokal.
Ia menganggap tindakan tersebut mencederai prinsip netralitas pejabat negara dalam proses demokrasi.
“Kalau sudah merusak di Raja Ampat, jangan lagi datang dan merusak di wilayah Tabi,” tegasnya dengan nada tinggi.
Makda juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tindakan semacam ini dapat memicu ketegangan sosial dan konflik horizontal di tengah masyarakat, yang saat ini sedang dalam situasi sensitif menjelang penetapan hasil pemilu kepala daerah.
Dalam orasinya, Makda menyerukan agar seluruh pejabat daerah Bupati Walikota dan Pj Gubernur, tetap menjaga sikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas.
Jabatan harus digunakan untuk membawa kebaikan dan pembangunan, bukan memperkeruh suasana politik di daerah.
Aksi yang dilakukan Makda dan beberapa warga lainnya berlangsung damai, meskipun mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan.
Mereka berharap suara dari masyarakat akar rumput seperti ini dapat didengar langsung oleh Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti sesuai dengan prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bersih dari intervensi politik.
(arc/red)
