Jayapura, Teraspapua.com — Ribuan masyarakat dari berbagai elemen adat, agama, dan suku di Papua menggelar aksi demonstrasi damai pada Senin (11/8/2025) di depan kantor Gubernur Provinsi Papua.
Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas.
Massa menilai Pj Gubernur Papua saat ini tidak netral dalam menjalankan pemerintahan di masa transisi, terutama terkait proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pj Gubernur bahkan dituding menjadi bagian dari tim sukses salah satu pasangan calon.
“Pj Gubernur tidak lagi menjadi sosok pemimpin yang berdiri di tengah. Ia tidak menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan justru memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan salah satu calon,” kata Yulianus Dwa saat membacakan pernyataan sikap di hadapan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam tuntutannya, massa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil alih pemerintahan di Papua dengan menunjuk Panglima Kodam XVII/Cenderawasih sebagai pejabat sementara kepala daerah.
Mereka menilai langkah ini penting demi menjaga netralitas dan keamanan selama proses PSU hingga dilantiknya Gubernur Papua definitif.
“Kami minta Presiden menunjuk Pangdam XVII/Cenderawasih sebagai pemimpin sementara daerah sekaligus komando pengamanan PSU. Kami ingin PSU berjalan aman, jujur, dan adil, tanpa intimidasi maupun manipulasi,” tegas Yulianus.
Dalam orasinya, massa juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua untuk menjalankan tugas secara independen, tanpa tekanan dari pihak manapun. Mereka menolak keras segala bentuk keterlibatan pejabat negara dalam mendukung salah satu pasangan calon.
“Kami melihat Pj Gubernur justru menjadi bagian dari mesin pemenangan. Ini mencederai prinsip netralitas pejabat publik sebagaimana diatur dalam undang-undang,” lanjut Yulianus.
Ia juga mengecam keras dugaan keterlibatan aparat kepolisian yang diduga memaksa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengubah hasil rekapitulasi PSU.
“Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap asas Pemilu yang luber dan jurdil. Aparat keamanan seharusnya bersikap netral, bukan menjadi alat politik bagi pihak tertentu,” ujarnya.
Massa juga menyoroti adanya dugaan intimidasi dari beberapa kepala daerah terhadap kepala kampung dan distrik. Mereka disebut dipaksa mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu, bahkan diancam kehilangan jabatan dan akses bantuan apabila tidak mengikuti arahan tersebut.
“Tindakan seperti ini menghancurkan demokrasi dan mengkhianati kepercayaan rakyat,” tegas Yulianus.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kawai, turut menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi demokrasi di Papua. Ia menilai suara rakyat dan keberadaan orang adat tidak lagi dihargai oleh pemerintah.
“Demokrasi kita sudah bukan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi itu dari rakyat dan untuk rakyat. Tapi hari ini, kami lihat demokrasi di Papua telah dirusak oleh kekuasaan dan kepentingan,” kata Orgenes.
Ia juga menekankan bahwa kekuatan demokrasi seharusnya dijaga, bukan dihancurkan oleh kekuatan politik elite. Karena itu, pihaknya meminta agar Pj Gubernur Papua, Patoni, segera diganti.
“Kami, para tokoh adat, sepakat: jangan hancurkan demokrasi Papua. Kami minta Presiden tarik Pj Gubernur dan berikan mandat pengamanan PSU kepada TNI,” pungkasnya.
Aksi damai yang diikuti oleh ribuan warga ini menjadi bukti nyata bahwa rakyat Papua ingin proses demokrasi berjalan secara jujur dan adil.
Mereka menuntut pemerintah pusat mendengar suara rakyat dan segera mengambil langkah konkret agar stabilitas politik dan keamanan di Papua tetap terjaga.
(Har/Rck)
