Biak, Teraspapua.com – Badan Pekerja Klasis Sinode Anggota Wilayah III Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua khusus Biak Numfor dan Supiori menggelar aksi demo damai untuk membela hak tanah adat masyarakat.
Seribuan warga gereja dan masyarakat adat menolak dugaan penggunaan tanah adat oleh Batalyon TNI di Biak Timur dan Supiori Utara, serta menolak rencana pembangunan bandar antariksa di Biak.
Aksi ini digelar pada Rabu (4/2/2026) pukul 12.00 WIT hingga selesai, dimulai dari halaman Gereja GKI Eben Haezer Ridge menuju kantor DPRK Biak Numfor. Diikuti sekitar 1.000 orang dari masyarakat adat, pendeta, dan jemaat GKI di Biak Numfor, demo damai ini dikoordinasikan oleh Pdt. John Baransano SSI.
“Tanah Papua-Biak Numfor dan Supiori bukan tanah kosong atau tanah negara, melainkan tanah adat milik masyarakat dan hukum adat Biak. Tanah bagi orang Papua adalah identitas, warisan leluhur, sumber kehidupan, dan martabat manusia yang dianugerahkan Tuhan,” tegas pernyataan resmi Pdt. John Baransano, seperti dikutip Teraspapua.com.
Sebagai gereja, GKI merasa terpanggil berdiri bersama yang lemah, menjaga keadilan, dan merawat ciptaan Tuhan. Tujuan aksi meliputi:
- Menyuarakan penolakan dugaan penggunaan tanah adat oleh pihak TNI.
- Menyatakan dukungan gereja kepada masyarakat adat terdampak.
- Mendorong penyelesaian yang adil, bermartabat, dan manusiawi.
- Menolak rencana pembangunan bandar antariksa di Biak.
- Menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah daerah dan pihak terkait.
Demo damai ini bersifat pastoral, dihadiri Ketua AM Sinode Wilayah III Biak-Supiori Pdt. Michael Kapisa, para pendeta, dan jemaat.
Delegasi diterima Wakil Ketua DPRD Biak Numfor Noak Krey, S.Pd dan Mintje Anna Yawan SE. M Pd, beserta seluruh anggota dewan.
Pdt. John Baransano menegaskan, kehadiran hamba Tuhan dan jemaat menjadikan aksi ini sebagai kunjungan pastoral kepada pemerintah. Sementara Michael Kapisa berharap aspirasi ini ditindaklanjuti, bukan berhenti di situ saja.
Situasi ini mencerminkan ketegangan dugaan penggunaan tanah adat di Papua, di mana masyarakat menuntut penghormatan hak adat di tengah proyek pembangunan.
(HDK)
