Jayapura, Teraspapua.com – Ribuan masyarakat Papua, termasuk para pendeta dan hamba Tuhan, menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Gubernur Papua pada Senin (11/8/2025). Dalam aksi ini, massa mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol matinya demokrasi di Tanah Papua.
Aksi tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai denominasi gereja, yang menyuarakan keprihatinan atas dugaan ketidaknetralan pejabat pemerintah, aparat kepolisian, dan penyelenggara pemilu dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekapitulasi suara yang sedang berlangsung di Papua.
Sekretaris Klasis GKI Port Numbay, Pdt. Anike Mirino, dalam orasinya menegaskan bahwa penggunaan pakaian hitam merupakan bentuk simbolis dari kematian demokrasi di Papua. Ia juga menuntut agar Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, bersikap netral dan tidak berpihak kepada kelompok tertentu.
“Kami hadir di sini dengan mengenakan pakaian hitam sebagai tanda bergabungnya demokrasi di Papua. Kami minta kepada Pj Gubernur Agus Fatoni, juga aparat kepolisian dan penyelenggara pemilu, untuk bertindak netral dan adil dalam setiap proses demokrasi yang sedang berjalan,” tegas Pdt. Mirino di hadapan massa aksi.
Lebih lanjut, Pdt. Mirino menekankan bahwa tugas Pj Gubernur adalah sebagai pembina politik, bukan menjadi bagian dari tim sukses kelompok tertentu. Ia meminta agar suara rakyat dikembalikan dan dihormati sebagaimana mestinya.
“Ada ibu-ibu hamil, janda-janda, dan masyarakat kecil yang rela datang ke TPS untuk memberikan suara demi kebenaran dan kebaikan. Maka kami minta, kembalikan suara rakyat,” serunya.
Kepada Pj Sekda Papua, Susana Wanggai, Pdt. Mirino juga menyampaikan harapan besar sebagai sesama perempuan Papua untuk turut menjaga demokrasi.
“Ibu adalah perempuan Papua. Jangan cederai demokrasi di tanah kelahiran kita ini. Jangan diam ketika rakyat meminta keadilan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pdt. Dora Balubun juga menyampaikan kritik keras terhadap keterlibatan pejabat dalam kepentingan politik tertentu.
“Negeri ini dibuka karena Injil. Jangan mempermalukan Tuhan demi kepentingan kelompok. Sampaikan kepada Bahlil, jangan rusak tanah Papua hanya untuk menggali kekayaan sementara rakyat asli tidak dilibatkan,” ujar Pdt. Dora.
Ia juga menyerukan agar rakyat Papua diberi kebebasan untuk memilih pemimpinnya secara adil dan bermartabat.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Tabi, Yakonias Wabrar, menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengambil sikap tegas terhadap kondisi politik di Papua.
“Kami percaya Presiden Prabowo adalah orang baik yang mengerti kondisi Papua. Kami minta beliau segera menarik Pj Gubernur dan menggantinya dengan sosok yang netral dan mampu menjaga integritas demokrasi di tanah ini,” ucap Yakonias.
Koordinator demo, Pendeta Jhon Barasano, mengatakan Papua berada dalam “darurat demokrasi” dan mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas menjaga netralitas aparatur sipil negara dan aparat keamanan.
Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para demonstran berharap suara mereka didengar oleh pemerintah pusat demi menjaga keberlangsungan demokrasi yang adil dan bermartabat di tanah Papua.
(Arc/Ten)
