Jayapura, Teraspapua.com – Ribuan pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano (BTM) dan Constant Karma, menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua di Jalan Holtekamp, Kota Jayapura, Selasa (19/8/2025).
Massa aksi yang berasal dari berbagai elemen, seperti para hamba Tuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta masyarakat dari wilayah adat Meepago dan Lapago, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi demokrasi di Papua, khususnya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura Dan Mamberamo Raya serta Supiori.
Dalam orasi-orasi yang disampaikan para demonstran, mereka menuntut agar suara rakyat yang dinilai telah disalahgunakan dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikembalikan dan dihormati sebagai bentuk kedaulatan rakyat.
“Kita kembalikan kedaulatan rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan,” tegas salah satu orator aksi, Yulianus Dwa.
Yulianus menambahkan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap matinya demokrasi di tanah Papua.
Ia menilai, lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu seharusnya bersikap netral, bukan berpihak kepada kepentingan politik tertentu.
Fred Kerey, perwakilan keluarga dari Biak Numfor, menyoroti kasus yang terjadi di daerahnya. Ia mengungkap bahwa seorang operator perempuan bernama Novela Korwa diintimidasi dan diusir secara tidak hormat oleh Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor, Joe Lawalata, saat pleno rekapitulasi suara.
“Seorang perempuan Biak dipermalukan di ruang publik oleh Ketua KPU Biak. Ini mencederai martabat perempuan Papua dan kami tidak akan diam,” tegas Fred.
Fred menambahkan bahwa pemilu seharusnya dilaksanakan secara jujur dan adil. Untuk itu, ia mendesak agar Ketua KPU Biak segera dicopot dari jabatannya.
“Kami minta Ketua KPU Biak dicopot. Mananwir (pemimpin adat) juga harus segera memanggil Ketua KPU karena telah mempermalukan masyarakat adat Biak,” imbuhnya.
Pdt. Aneke Mirino, salah satu tokoh gereja yang turut berorasi dalam aksi tersebut, juga menyampaikan kemarahan terhadap tindakan Joe Lawalata.
“Ketika seorang perempuan Papua bernama Novela Korwa berani membongkar dugaan manipulasi data suara oleh anggota KPU, justru dia yang dikeluarkan dari ruangan. Ini tidak wajar dan sangat memalukan,” ujar Pdt. Mirino.
Ia juga menyinggung keterlibatan anggota KPU Biak, M. Mansur, yang diduga melakukan intervensi dalam proses rekapitulasi di Distrik Biak Kota.
“Ibu Novela hanya bicara kebenaran, justru kamu (Joe Lawalata) yang tidak layak jadi pemimpin,” lanjutnya. “Jangan takut Binsowi (perempuan pemberani), kami ada di belakangmu.”
Tak hanya itu, Pdt. Mirino juga membeberkan indikasi kecurangan yang disebut terjadi bukan hanya di Biak Numfor, tapi juga di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, dan Supiori.
Selain soal intimidasi, massa juga menuding Joe Lawalata sebagai bagian dari tim sukses salah satu pasangan calon gubernur.
Hal ini memperkuat desakan agar dirinya segera diberhentikan karena dianggap tidak netral dan mencoreng integritas penyelenggaraan pemilu di Papua.
“Kami tidak bisa diam melihat demokrasi dirusak oleh orang yang seharusnya menjaga netralitas pemilu. Joe Lawalata harus keluar dari KPU Biak Numfor” seru salah satu peserta aksi.
Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai dengan bentangan spanduk-spanduk berisi pesan protes yang keras. Beberapa spanduk bertuliskan:
“Joe Lawalata, Penjahat Demokrasi!”
“KPU Provinsi Segera Ambil Alih Persoalan di Kabupaten/Kota!”
“Tolak Ketua KPU Biak Numfor!”
“Stop Intervensi, Hormati Suara Rakyat”
Tak hanya itu, massa juga membentangkan spanduk bergambar wajah salah satu komisioner KPU Biak, M. Mansur, yang dianggap terlibat dalam dugaan manipulasi data hasil pemilu.
Aksi massa ini juga mendesak KPU Provinsi Papua untuk turun tangan langsung menyelesaikan persoalan yang dinilai belum tuntas di KPU Kabupaten/Kota, khususnya menyangkut dugaan pelanggaran yang terjadi di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan KPU Kabupaten Biak Numfor.
Mereka berharap agar KPU Provinsi tidak menutup mata terhadap persoalan yang dianggap sudah merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Papua.
Aksi damai ini menjadi gambaran kuat bahwa masyarakat Papua, khususnya pendukung BTM–Karma, tidak tinggal diam melihat penyimpangan dalam proses pemilu. Mereka menyerukan agar suara rakyat dikembalikan ke jalur yang benar, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, dan tanpa manipulasi.
“Kami hadir hari ini bukan hanya untuk BTM–Karma, tapi untuk demokrasi di tanah Papua yang sedang disakiti. Suara rakyat jangan dibungkam” tutup seorang tokoh adat dalam orasinya.
(Arc/Nov)
