Jayapura,Teraspapua.com – Pulan Dokter Spesialis yang bekerja di sejumlah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Papua, yakni RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RS Jiwa, turun jalan menyampaikan aspirasi didepan kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (28/8/2023).
Adapun tuntutan mereka terhadap Pemerintah setempat yakni, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Juga hak mereka harus disamaratakan dengan para dokter spesialis yang ada di seluruh Indonesia, dan juga jaminan keamanan.
Ketua komite medik RSUD Jayapura, dr Yunike Howay, Spa, kepada sejumlah awak media mengetakan, tujuan kami datang kesini yang pertama kami menuntut diberikan penghargaan masuk dalam Pergub No 9 tahun 2023, pasa 27. Dalam hal “Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan tambahan beban kerja dan waktu kerja khusus pada SKPD dan pejabat tertentu diberikan tambahan penghasilan TPP yang di tetapkan dengan keputusan Gubernur,”.
Dijelaskan Yunike, jadi di SK sebelumnya kami ada masuk dalam Pergub di pasal 23. Tetapi begitu Pergub No 9 itu keluar, kami tidak ada tempat lagi dalam Pergub tersebut. Namun ada satu pasal yakni pasal 27 yang saya sudah jelaskan di atas.
“Dimana kami adalah ASN yang melakukan pekerjaan dengan beban kerja yang berlebih, dan pekerjaan kami tentunya dilakukan bukan seperti ASN pada umumnya yang kerja di jam 7.30 – 15.00. Tetapi pekerjaan kami ini bekerja diluar jam kerja yang namanya Oncall, sehingga kami minta Pemerintah hargai kami,” terangnya.
Kemudian yang kedua, lanjut kata Yunike, kami menuntut diberikan TPP khusus bagi yang menangani masyarakat. Pekerjaan kami adalah menangani penanganan terhadap pubulik, awalnya kami sudah audensi dengan Plh Sekda, sempat menjanjikan kepada kami akan dipikirkan bahwa dokter tidak akan menerima haknya seperti ASN pada umumnya karena dokter memiliki kelebihan beban kerja. Tetapi pada kenyataannya TPP kami terjadi penundaan pembayaran sudah delapan bulan.
“Terkait soal keterlambatan pembayaran TPP ini, awalnya kami sudah lakukan pendekatan Plh Sekda Provinsi selama dua kali, kemudian dengan Ketua DPR Papua satu kali, juga ketemu Kepala Biro Ortal satu kali. Tetapi tidak ada respon, sehingga hari ini kami harus turun berdemo di depan kantor gubernur Papua,” beber Yunike.
Yunike menegaskan, jika dalam 3 hari Pemerintah tidak menanggapi aspirasi yang telah kami sampaikan, maka kami para dokter spesialis yang ada di tiga rumah sakit milik Pemda. Kami akan berkerja sama seperti dengan ASN pada umumnya. Jika ada pasien diluar dari jam kerja yang seharusnya, biar nanti Pemerintah yang tangani.
Sementara itu Konsultan Neonatologi (Konsultan Bayi), dari RSUD Abepura, dr Sandara menambahkan, intinya kami menuntut kesamaan hak yang sama seperti dokter spesialis yang ada di seluruh Indonesia.
“Kami belum minta penambahan, padahal di Papua jauh dari Jawa yang notabenenya biaya kehidupan kita di Papua sangat besar, tetapi kami masih menerima hak kami dibawa standar atau tidak sesuai dengan Permenkes,” tegasnya.
Kemudian yang kedua, lanjut kata Sandra, di Papua keamanan yang luar biasa. Kami belum minta kompensasi untuk keamanan yang dipertaruhkan. Contohnya saya diminta untuk operasi jam 3 pagi, tentu saya keberatan untuk pergi. Karena keamanan yang tidak terjamin. Belum dibayarkan haknya apalagi keamanannya.
Kemudian yang ketiga, kami ini bukan saja sebagai dokter spesialis, kami juga adalah tenaga pengajar. Dimana 1000 dokter yang sudah dihasilkan olah Uncen sudah dipake oleh Pemerintah.
“Jadi tolong kami minta Pemerintah menghargai kami yang selama ini sudah menjalankan tugas siang dan malam,” pungkas Sandra.
