Jayapura,Teraspapua.com – ASN Provinsi Papua dan Masyarakat melakukan audensi sekaligus memberikan aspirasi kepada DPR Papua.
Kehadiran ASN Provinsi Papua dan Masyarakat, diterima langsung oleh Anggota DPR Papua Boy Markus Dawir di ruang banggar DPR setempat, Senin (25/3/2024).
Usai audensi dan menyerahkan aspirasi Ketua Forum ASN Provinsi Papua Nattan Ansanay mengatakan inti dari audensi ini kami meminta agar Presiden melalui Mendagri menghentikan Ridwan Rumasukun dan Derek Hegemur dari jabatannya.
“Selama ini ASN melihat tidak ada ketidak adilan, perhatian yang tidak bisa dijangkau oleh Gubernur dan Sekda. Dimana penempatan posisi dalam birokrasi tidak memperhatikan hak-hak dasar orang Papua dalam konteks DOB,” terang Ansanay.
Kemudian, lanjut kata Ansanay, regulasi anggaran yang sampai hari ini berjalan tidak baik untuk pelayanan publik. Akhirnya sampai saat ini masyarakat tidak merasakan bagaimana perhatian dan pelayanan dari pada pemerintah Papua.
“Hal lain, SDM ASN ada konsfirasi yang terbangun untuk mendudukan orang dalam jabatan, tidak ada sistem merit yang dijalankan oleh Pj gubernur dan sekda. Untuk itu kami mita agar metreka dicopot daro jabatannya,” tandas Ansanay.
Sementara itu, Anggota DPR Papua Boy Markus Dawir mengatakan setelah menerimah aspirasi dari ASN Pemerintah Provinsi Papua dan perwakilan masyarakat, aspirasi ini akan saya laporkan ke Pimpinan DPR Papua untuk di tindal lanjuti.
”Adapun aspirasinya meminta untuk Pj Gubernur, Pj Sekda, Kepala biro Ortal, Kadispenda untuk di ganti. Kemudian untuk pelantikan esalon III pada provinsi Papua tidak mengikuti arah dari perekrutan dan kerja dari pada Baperjakat itu tidak maksimal,” terang pria yang akrab di sapa BMD.
Menurut masyarakat dan ASN Pemerintah Provinsi Papua bahwa pelayanan hari ini oleh Pemda Papua, baik Pj Gubernur, Sekda dan Pimpinan SKPD, mereka rasa tidak berjalan normal sehingga mereka meminta untuk dievaluasi.
Diluar dari pada aspirasi dari ASN dan masyarakat, lanjut kata BMD, Sekda sendiri sudah menjanjikan dalam penempatan posisi ASN di kantor Gubernur tetap akan melalui kajian atau melalui kerjanya Baperjakat Provinsi Papua.
“Namun yang kami melihat, dari pelantikan ASN esalon III kemarin ada yang belum pim IV dan Pim III sudah ditempatkan pada jabatan strategis,” akuinya.
Untuk itu aspirasi ini kita akan tindak lanjuti.
“Kemudian tadi ada permintaan ke Presiden, berarti kita akan tindak lanjuti ke Presiden untuk segera mengambil langka-langka bagi kita di Papua. Demi kemajuan pembangunan keamanan dan lainnya di provinsi ini,” pungkas BMD.
