Sleman, Teraspapua.com – Komisi D DPR Kota Jayapura melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman dan Balai Latihan Kerja (BLK) Sleman dalam rangka studi banding guna mempelajari berbagai program ketenagakerjaan dan pelatihan vokasi yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPRK Jayapura dalam mencari referensi kebijakan yang dapat diadopsi untuk memperkuat sektor ketenagakerjaan di Kota Jayapura, khususnya dalam menghadapi tantangan pengangguran dan keterbatasan akses pelatihan kerja bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPRK Jayapura, Edward JD Rahail, menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman yang dinilai serius dalam membangun kualitas tenaga kerja melalui program pelatihan yang terarah dan berkelanjutan.
Menurut Edward, berbagai program yang dijalankan di Sleman menunjukkan peran aktif pemerintah daerah dalam membuka peluang kerja serta menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia usaha maupun industri.
“Langkah yang dilakukan Kabupaten Sleman merupakan contoh nyata bagaimana pemerintah hadir menciptakan peluang kerja, menekan angka pengangguran, serta menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa meski dirinya merupakan anggota Komisi A DPRK Jayapura, keterlibatannya dalam kunjungan bersama Komisi D menjadi bentuk kolaborasi lintas komisi dalam menyerap berbagai praktik baik dari daerah lain.
Menurutnya, pendekatan lintas komisi tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan nantinya lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Edward menilai, Kota Jayapura perlu menjadikan sektor ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Hal ini terutama menyangkut peningkatan kapasitas dan keterampilan Orang Asli Papua (OAP) agar mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi.
Ia menekankan bahwa program pelatihan kerja dan pemberdayaan masyarakat harus dirancang secara tepat sasaran, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
“Ke depan, kami berharap Pemerintah Kota Jayapura dapat lebih serius memprioritaskan pelatihan kerja, pemberdayaan, dan peningkatan kompetensi OAP sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat asli Papua,” katanya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi Komisi D DPRK Kota Jayapura dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif, inklusif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.a
