Jayapura,Teraspapua.com – Sejumlah catatan dan masukan disampaikan DPRD kepada pihak Pemerintah Kota Jayapura berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.
Hal tersebut disampaikan saat digelarnya paripurna penyampaian LKPD TA 2019 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD kota Jayapura, Kamis (23/7/2020).
Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi itu di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura,Joni Y.Betaubun,SH,MH.Hadir Wakil Wali Kota Jayapura,Ir.H.Rustan Saru,MM,Sekda ,Dr.Frans Pekey,M.Si ,Asisten II Setda Kota Jayapura,Drs,M.Nur Jainuddin Konu,M.Kp,dan sejumlah pimpinan OPD.
Meski, Dewan setempat telah menerima dan menyetujui menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 menjadi Peraturan Daerah, namun sejumlah masukan disampaikan fraksi-fraksi.
Fraksi Golongan Karya gabungan dengan PPP dan Partai Perindo seperti yang disampaikan Yoana A.Wambitman,ST sependapat dengan laporan pendapat banggar dan gabungan komisi – komisi Dewan bahwa dalam rangka menghadapi cofid19 kita semua harus bersatu.
“Baik pemerintah maupun masyarakat termasuk dunia usaha perlu menyiapkan dan menggalang dana guna membiayai pengadaan alat-alat kesehatan ,operasional aparat kesehatan ,insentif dokter, perawat, relawan”cetusnya.
Dikatakan yang paling penting bagi masyarakat adalah selalu mentaati prosedur kesehatan dalam aktivitas sehari-hari.
H.Syaril.S mewakili Fraksi PDIP Perjuangan gabungan dengan partai Amanat Nasional sependapat bahwa sistematika dan bentuk laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan kepada DPRD kota Jayapura telah sesuai sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
“ Terkait laporan belanja daerah dan transfer keuangan fraksi berpendapat bahwa realisasi belanja di tahun 2019 masih menunjukkan konsistensi kebijakan anggaran berimbang dalam sistem penganggaran berbasis kinerja”tandasnya.
F.PDI Perjuangan juga sependapat dengan pendapat Banggar Dewan dan komisi-komisi terkait intensifikasi PAD terus ditingkatkan guna menuju kemandirian fiskal.
Selanjutnya pendapat akhir F.Nasdem yang disampaikan Fajar Rizky ,Wanggai,SH.memberikan tanggapan serta catatan terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Jayapura TA 2019.
Kemandirian fiskal daerah sangat penting bagi keuangan daerah ,ketergantungan fiskal pemerintah kota Jayapura kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi salah satu indikator kemandirian fiskal daerah bersumber dari besarnya pendapatan asli daerah.
Dijelaskan peran PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah oleh karena itu Nasdem mengharapkan Pemerintah Daerah Kota Jayapura dapat benar-benar menggali dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
Pemerintah setempat diminta lebih ketat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana di 14 Kampung
Fraksi ini juga meminta kepada pemerintah kota Jayapura melalui Dinas Kesehatan untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas – Puskesmas yang ada di kota Jayapura terkait berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di tengah pandemi covid 19″ tandasnya.
Sementara itu pendapat akhir Fraksi kebangkitan solidaritas Demokrat, gabungan PKB,PSI dan partai Demkorat seperti yang disampaikan Laode Mohitu mengatakan selama massa pendemi covid-19 ini tak sedikit pula laporan dari masyarakat yang kami terima.
“Pasien yang awalnya dinyatakan negatif hasil rapid test maupun Swab, tiba-tiba keesokan harinya dinyatakan reaktif atau positif Corona melalui telepon oleh tim gugus tugas dan tidak pernah diperlihatkan hasil tes yang menyatakan mereka reaktif atau positif Corona”bebernya.
Selain itu mengenai pemindahan relokasi pasar youtefa dari lokasi lama ke lokasi yang baru maka kami dari kebangkitan solidaritas Demokrat menolak relokasi pasar yotefa dalam waktu dekat ini .
Hal ini dikarenakan infrastruktur pasar lokasi yang baru kami anggap belum siap, diantaranya belum terbangunnya Pasar Induk dan Terminal sebagai pendukung operasional pasar.
F. Bhinneka Tunggal Ika (BTI) yang merupakan gabungan dari partai Gerindra ,Hanura ,Partai Berkarya ,PKPI dan PKS yang di sampaikan Lina Marlina,ST mengatakan , Walikota dan Wakil Walikota beserta Bapenda agar Pendapatan Asli Daerah kota Jayapura terus meningkat, maka perlu menggali dan merealisasikan sumber-sumber PAD yang cukup tersedia.
Fraksi ini juga meminta kepada eksekutif untuk memperhatikan dan mengevaluasi sebagaimana kajian serta telaan yang telah disampaikan oleh badan anggaran dan laporan pendapat komisi komisi Dewan.
Bahkan selebihnya dari itu, pihaknya sependapat dengan Banggar Dewan dan gabungan komisi – komisi dewan.
Agar baik pemerintah daerah maupun masyarakat beserta para pelaku dunia usaha di kota Jayapura bersama-sama menyiapkan menunjang dana dalam rangka mengantisipasi penyebaran covid-19 melalui pengadaan alat-alat kesehatan operasional dan insentif para dokter perawat dan relawan ” pungkasnya.
Usai pembacaan tanggapan masing-masing perwakilan Fraksi menyerahkan laporan kepada pimpinan DPRD.
(Ricko).
