Jayapura, Teraspapua.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura Frans Pekey melakukan perputaran jabatan atau rotasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura.
Pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan berlangsung di gedung Sian Soor setempat, Selasa (13/6/2023) yang turut dihadiri Pj Sekda Roby Kepas Awi, para asisten dan pimpinan OPD.
Sebanyak 183 Pejabat secara resmi diambil sumpah/janji jabatan dan dilantik oleh Pj Wali Kota, diantaranya 3 Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu kepala DPMPTSP Pilep C. Hamadi dari jabatan lama sebagai Sekertaris.
Kemudian Djong Makanauay sebagai Kepala Dinas Sosial dan R Mote sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jayapura
Yang menjadi dasar pelantikan seperti yang dilaporkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura Robert J. Betaubun berdasarkan persetujuan Gubernur Papua nomor 821.1/404/Sek tanggal 4 April 2023.
Kemudian rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8-4335/jp.00/12 Tahun 2022 tanggal 11 Desember Tahun 2022. Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3520/Otda tanggal 9 Mei tahun 2023.
Selain itu pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BAKN) Nomor 593/B-AK.02.02/SG/IV tahun 2023 tanggal 16 Mei tahun 2023.
Betaubun merincikan, adapun Rekomendasi dimaksud dan persetujuan menetapkan pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik berjumlah 3 orang. Kemudian Pejabat administrator esalon 3A yang akan dilantik hari ini berjumlah 14 orang.
Selanjutnya pejabat administrator eselon IIIB 18 orang, pejabat pengawas eselon 4A, 88 orang, pejabat pengawas eselon 4B, 32 dan pejabat fungsional sebanyak 28 orang.
Pj Wali Kota Frans Pekey dalam sambutan menyebutkan, pengambilan sumpah/janji dan pelantikan merupakan sebuah proses yang sangat lumrah, lazim dan selalu dilakukan dalam setiap organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan birokrasi.
Sehingga hal itu dilakukan dalam rangka promosi dari eselon rendah ke yang tinggi, ada juga yang roling pada jenjang yang sama atau mutasi, bahkan ada yang dinonjobkan manakala dilakukan pelanggaran disiplin PNS.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah hari ini telah melalui sebuah proses yang panjang sesuai dasar-dasar dan pertimbangan, harus melalui Gubernur Menteri Dalam Negeri dan kepala BKN,” terang Frans Pekey.
Untuk pejabat eselon II proses seleksinya dilakukan pada bulan Desember Tahun 2022, tetapi belum bisa dilaksanakan pelantikan karena melalui proses itu juga dengan usul 3 dan 4 dan jabatan fungsional. Prosesnya kurang lebih 4 bulan,” beber Pekey.
“jadi, pelantikan yang kita laksanakan hari ini tentu untuk engisi kekosongan jabatan karena ada yang mutasi pindah ke daerah lain, ada yang pensiun tapi juga meninggal dunia,” tuturnya.
Selain itu ujar Pekey, pemberian penghargaan reward karena prestasi tertentu. Tapi juga penyegaran kerja, pasalnya dalam satu jabatan ada yang menjabat lebih dari 10 tahun bahkan ada yang lebih.
“Sehingga perlu ada penyegaran. Hal itu penting supaya tidak hanya di bidang tugas itu saja tetapi memiliki pengalaman dalam tugas yang lain,” katanya.
Menurut Pekey, bekerja di birokrasi pemerintahan “tau sedikit dari yang banyak”. Apalagi jangkauan pelayanan dan tugas sangat luas, penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
Karena kata Pekey, itu penting untuk penyegaran kerja dari job yang satu ke job yang lain sebanyak hal yang bisa diketahui dan tentu tidak hanya di bidang itu saja.
“Sehingga ketika mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi, tentu sudah memahami dan menguasai beberapa bidang,” jelasnya.
Untuk itu menurut Pekey, pelantikan dilakukan karena perlu penyesuaian dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki. Karena jika tidak sesuai, maka sangat sulit untuk naik pangkat, golongan. Apalagi beberapa jabatan tertentu disyaratkan dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu kata dia, adanya penambahan unit yang baru sehingga harus diisi sesuai dengan kebutuhan seperti di Sekretariat Daerah ada unit baru yang ditambahkan.
“Semua ini bermuara kepada peningkatan kinerja, optimalisasi kinerja pemerintah kota Jayapura melalui bidang-bidang tugas yang diembankan,” uajrnya.
Lanjut Pekey, dalam peningkatan kinerja tentu akan berdampak kepada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di kota Jayapura.
Sekda Kota Jayapura ini juga berharap, pelantikan atau pengambilan sumpah janji ini hendaklah dimaknai sebagai bagian dari kepentingan organisasi pemerintah kota Jayapura.
(Har/Ricko)
