Jayapura, Teraspapua.com – Berlangsung di lantai sembillan kantor Gubernur Papua dilakukan serah terima jabatan (Sertijab) kepala perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan [BPK] perwakilan Provinsi Papua oleh anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang dari Martuama Maharani Saragi untuk Dwi Sabardiana Senin (29/7/2024).
Pius Lustrilanang dalam sambutan mengatakan Sertijab merupakan salah satu kebijakan strategis BPK. BPK perwakilan sebagai pelaksana BPK atas tugas pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, khususnya BUMN dan BUMD untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan secara transparan dan akuntabel.
BPK secara struktur dan sistimatis melakukan promosi dan mutasi bagi para pejabat dan pegawainya yang merupakan upaya yang selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi BPK yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar independensi, prioritaskan profesionalisme.
“Mutasi terhadap para pejabat struktural di lingkungan BPK ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan lingkungan kerja, serta mendorong semangat para pejabat terbaik dan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan kerja yang baru,” ujarnya.
Dikatakan, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada BPK untuk terus berupaya, dalam meningkatkan peran sertanya, dalam pembangunan nasional melalui pemeriksanaan keuangan negara.
Dalam perencanaan strategi tahun 2020 sampai 2024, BPK telah berperan sebagai pendorong, pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan keuangan Negara, jelasnya.
Lanjut pimpinan pemeriksaan keuangan Negara ini juga, peningkatan kualitas hasil pemeriksaan akan tercermin dari faktanya, laporan hasil pemeriksaan BPK oleh para pengguna sebagai refrensi dalam proses pengambilan keputusan dan pencatatan.
“Oleh karena itu kami senantiasa terus meningkatkan efektivitas sistem pengendalian mutu, maupun peningkatan aktivitas kelembagaan yang bermutu atas hasil pemeriksaan keuangan,” imbuhnya.
Dikatakan, saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya keuanganya.
Masyarakat menurutnya, semakin dewasa dan paham bahwa sumberdaya yang digunakan pada kegiatan BPK merupakan anggaran yang diamanatkan kepada pengelola pemerintahan.
Dikatakan, hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua dalam 3 tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.
Pius Lustrilanang menambahkan, tahun 2022 ada 30 entitas provinsi dan kabupaten kota, dimana 20 entitas telah meraih opini wajah tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2021.
“Pada tahun 2023, ada 21 entitas telah meraih WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 dan pada tahun 2024 ini 20 entitas telah meraih WTP atas laporan keuangan 2023,” tuturnya.
Ditekankan, bagi pemerintah daerah yang sudah memperoleh opini WTP, harus diingat bahwa ini bukan merupakan tujuan akhir dari pengelolaan keuangan Negara, sebab yang jauh lebih penting setiap subtansi dalam pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengedepankan integritas dimana hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di tanah Papua,’ tandasnya.
Sementara Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun, mengatakan acara serah terima jabatan ini terkait pergantian kepala perwakilan BPK Republik Indonesia provinsi Papua Martuama Maharani Saragi untuk Dwi Sabardiana.
“Selama 3 tahun Martuama Maharani Saragi telah bertugas di Papua dan banyak sangat banyak membantu, mendorong peningkatan atas laporan keuangan pemerintah,” ungkapnya.
Beliau juga mengawal tata kelola aset pemerintah Provinsi Papua yang akan diserahkan kepada daerah otonom baru dengan arahan administrasi aset yang akan diserahkan harus clear and clear.
“Saya atas nama pribadi, pemerintah dan seluruh masyarakat Papua mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sertinggi tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi dan kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan selama menjadi kepala perwakilan BPK RI provinsi Papua,” paparnya.
Dikatakan, kerjasama dan sinergi yang telah terjalin memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuanngan dan pembangunan di daerah ini.
Kepada bapak Dwi saya juga menyampaikan selamat datang dan selamat mengabdi di tanah Papua. Saya berharap tetap terjalin komunikasi koordinasi dan sinergitas yang sedang berjalan dengan baik, sehingga tata kelola keuangan daerah di wilayah Papua yang transparan dan akuntabel.
Menurut pengamatan saya bahwa hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Papua menunjukkan trend peningkatan dan signifikan dari tahun ketahun.
“Hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia tahun 2004 sebanyak 20 pemerintah daerah dari 33 di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan telah meraih opini wajah tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun 2023,” bebernya.
Sementara Pemda yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian sebanyak 12 dan tersisah satu Pemda peroleh opini disclaimer yaitu pemerintah Kabupaten Waropen dan satu-satunya penyumbang opini disclaimer se-Indonesia.
Saya meyakini, bahwa kepala BPK yang baru bisa bersinergi untuk mendorong perubahan atas opini tersebut dan pemda Kabupaten Waropen wajib meningkatkan komunikasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Papua agar sama-sama bersinergi dalam upaya meningkatkan perolehan opini yang lebih baik,” pungkasnya.
(Har)
