Jayapura, Teraspapua.com –Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang telah dilaksanakan pada 6 Agustus 2025 mendapat sorotan tajam dari Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua. Ketua Sinode GKI, Pdt. Andrikus Mofu, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan PSU tersebut.
Sebagai lembaga gereja yang memiliki jemaat tersebar luas di seluruh wilayah Papua, Sinode GKI merasa bertanggung jawab untuk turut serta mendukung terselenggaranya demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Jayapura, Minggu (7/9/2025), Pdt. Mofu menyatakan bahwa gereja telah mendorong partisipasi aktif warga melalui surat pastoral dan imbauan di gereja.
“Kami mengajak dan mengarahkan warga gereja untuk ikut menyukseskan pelaksanaan PSU, baik melalui surat pastoral maupun pertemuan-pertemuan jemaat. Ini adalah bagian dari tanggung jawab gereja sebagai bagian dari masyarakat demokratis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pdt. Mofu menegaskan bahwa dukungan gereja terhadap PSU merupakan wujud kepercayaan terhadap sistem demokrasi, di mana rakyat termasuk umat gereja, memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan mengatur pemerintahan di tingkat daerah maupun nasional.
Namun demikian, Sinode GKI menyampaikan rasa kecewa yang mendalam atas sejumlah praktik kecurangan dan pelanggaran yang dilaporkan oleh para pelayan jemaat di berbagai wilayah. Laporan-laporan tersebut diterima langsung oleh Badan Pekerja Sinode dari basis pelayanan di lapangan.
“Kami sangat menyayangkan, bahkan kecewa, karena banyak persoalan yang terjadi di lapangan. Bukan hanya soal perubahan data suara, tetapi juga adanya indikasi kuat penggelembungan suara. Lebih parah lagi, kami menerima laporan adanya intimidasi, penindasan, bahkan ancaman terhadap warga gereja,” kata Pdt. Mofu dengan nada prihatin.
Sinode GKI menyebut bahwa kondisi tersebut telah mencoreng semangat demokrasi dan merusak makna dari pesta rakyat yang seharusnya dijalankan dengan penuh kegembiraan dan sukacita.
“Seharusnya ini menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan, tapi kenyataannya malah banyak warga yang mengalami tekanan dan intimidasi, bahkan dari oknum aparat. Kami tidak sekadar mendengar, tapi memiliki data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pdt. Mofu juga mengungkapkan adanya keterlibatan langsung dari sejumlah oknum pejabat dalam pemerintahan yang seharusnya bersikap netral, namun justru diduga turut andil menciptakan kekacauan selama PSU berlangsung.
“Beberapa pimpinan di pemerintahan ternyata tidak netral dan ikut bermain. Ini menimbulkan kekisruhan dan membuat PSU di Papua sangat cacat secara demokratis. Ini jauh dari cita-cita luhur bangsa dan kerinduan rakyat Papua akan pemimpin yang jujur dan adil,” ungkapnya.
Menurutnya, pemimpin yang dipilih melalui proses yang tidak adil, penuh tekanan, dan manipulasi tidak akan mampu membawa harapan dan perubahan yang dibutuhkan masyarakat Papua.
“Saya sebagai hamba Tuhan meyakini, jika seorang pemimpin meraih jabatan melalui cara-cara seperti ini, maka mustahil dia akan membawa kebaikan. Pemimpin yang lahir dari kecurangan tidak akan mampu memberi harapan,” tegasnya.
Pdt. Mofu menegaskan bahwa Sinode GKI di Tanah Papua tidak akan tinggal diam terhadap ketidakadilan yang terjadi dalam proses demokrasi. Gereja, akan terus berdiri bersama umat untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
“Kami akan terus menyuarakan suara kebenaran. Karena gereja tidak boleh diam saat keadilan diinjak dan suara rakyat dipermainkan. Kami percaya, pemimpin yang benar akan lahir dari proses yang benar pula,” pungkasnya.
(Arc/Rck)
