Jayapura, Teraspapua.com – Pemerintah Kota Jayapura menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Republik Indonesia. Meski demikian, kekhawatiran muncul dari pihak pemerintah daerah terkait penurunan nilai anggaran per porsi makanan yang berpotensi berdampak pada kualitas gizi anak-anak penerima manfaat.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal agar program MBG dapat berjalan secara aman, sehat, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kota Jayapura. Saat ini, tercatat sebanyak 14 dapur MBG telah beroperasi aktif di kota tersebut.
“Program MBG ini merupakan program nasional yang sudah berjalan di seluruh Indonesia. Sebagai pemerintah daerah, kami wajib mendukung dan memastikan implementasinya di lapangan berjalan dengan baik,” ujar Abisai dalam keterangan pers di Jayapura.
Namun, di tengah pelaksanaan program, Wali Kota Abisai menyoroti permasalahan yang muncul, khususnya terkait nilai anggaran per porsi makanan. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya alokasi anggaran berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per porsi, namun kini turun drastis menjadi sekitar Rp8.000. Penurunan ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional.
“Dengan nilai Rp8.000 per porsi, kami khawatir kandungan gizi dalam makanan yang disajikan bisa menurun. Padahal, program ini menyasar anak-anak sekolah yang justru sedang dalam masa pertumbuhan. Kami minta pemerintah pusat menghitung ulang secara realistis agar dapur-dapur MBG tidak kesulitan dalam operasional, bahkan jangan sampai berhenti total,” tegasnya.
Kekhawatiran ini muncul seiring dengan terjadinya beberapa kasus keracunan makanan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Abisai Rollo menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap proses penyediaan makanan di dapur MBG, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan dan distribusi.
Ia bahkan mengaku telah mulai melakukan inspeksi langsung ke dapur-dapur MBG di wilayahnya. “Kemarin saya meninjau dapur milik Polres Jayapura Kota, dan dalam beberapa hari ke depan saya akan mengunjungi dapur-dapur lainnya. Kami juga akan mengundang semua pengelola dapur MBG untuk berdiskusi dan memaparkan sistem kerja mereka secara rinci,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abisai menjelaskan bahwa seluruh pembiayaan program MBG merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara Pemerintah Kota Jayapura bertugas mendampingi, mengawasi, dan memastikan program ini berjalan dengan lancar dan sesuai pedoman.
“Saya ingin masyarakat memahami bahwa pendanaan MBG bukan dari APBD Kota Jayapura, melainkan dari pusat. Kami bertugas memastikan di lapangan semua berjalan baik. Oleh karena itu, kami harap masyarakat turut mendukung dan tidak ragu menyampaikan kritik atau masukan jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengimbau agar lebih banyak masyarakat Papua dilibatkan dalam pengelolaan dapur MBG, guna mendorong partisipasi lokal sekaligus meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosial.
“Saya ingin melihat lebih banyak warga Papua terlibat langsung dalam pengelolaan dapur MBG. Mereka bisa menjadi agen edukasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai tujuan dan manfaat program ini. Keterlibatan mereka penting agar program benar-benar membawa dampak positif bagi anak-anak kita,” ujarnya.
Abisai Rollo berharap program Makan Bergizi Gratis ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di Kota Jayapura, serta berkontribusi dalam membangun generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
