Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedewanan serta menjalankan tugas pengawasan dan pembahasan rencana kerja
tahun 2025, komisi yang membidangi infrastruktur dan sumber daya alam melaksanakan rapat kerja dengan Balai Penyediaan Perumahan Papua I di kantor Balai Perumahan, Rabu (4/6/2025).
Rapat Kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, didampingi Wakil Ketua Edward Norman Banua, Sekretaris Jefry Hendry Bisai, serta anggota komisi: Albert Merauje, Martinus Pasang, Wagus Hidayat, Frangklin E. Wahey, dan Yermias Y. Yanggu Wouw.
Kepala Balai Penyediaan Perumahan Papua I, Alexander LopulalaN, menjelaskan bahwa program utama saat ini adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat dari tidak layak huni menjadi layak huni.
“Program ini difokuskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk OAP, yang datanya diajukan melalui pemerintah daerah dan akan diverifikasi untuk menentukan kuota bantuan,” jelas Lopulalan.
Menurutnya, untuk tahun 2024, kuota yang dialokasikan mencapai lebih dari 2.000 unit rumah yang tersebar di Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kepulauan Yapen.
Namun, untuk tahun 2025, kuota resmi masih menunggu penetapan dari Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR.
Lopulalan menyebutkan sejumlah kendala di lapangan yang memperlambat proses penyaluran bantuan, seperti ketidaklengkapan dokumen administrasi masyarakat, termasuk KTP dan sertifikat tanah.
“Kami sudah menyurati para bupati dan wali kota agar segera menetapkan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tanpa data yang valid, kami tidak bisa mengukur efektivitas bantuan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara dana pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), kementerian, dan pihak swasta (CSR), agar cakupan penerima bantuan bisa diperluas.
“Kami akan membentuk forum diskusi perumahan untuk memperkuat sinergi antara semua pihak,” tambahnya.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Wagus Hidayat, memberikan apresiasi atas kinerja Balai Perumahan dan menekankan agar program perumahan benar-benar menyasar masyarakat kecil, terutama OAP yang terdampak bencana maupun persoalan perumahan.
“Kami menemukan warga yang terdampak banjir terpaksa membeli rumah melalui kredit, namun tidak bisa ditempati karena kendala administrasi seperti BCKIN. Kami minta agar balai bisa bantu lakukan pemutihan bagi debitur tersebut,” ujar Wagus.
Ia juga meminta perhatian serius terhadap pengembang yang tidak bertanggung jawab, serta oknum pemerintah yang memberikan izin kepada pengembang yang tidak layak.
“Perizinan harus diperketat agar tidak merugikan masyarakat. Jangan sampai program bagus justru disalahgunakan oleh pihak tertentu,” pungkasnya.
(HR/RC)
