Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV, Rabu (15/4/2026), menghasilkan sejumlah catatan penting terkait pembangunan infrastruktur transportasi di Papua.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, menyampaikan bahwa dari hasil pembahasan tersebut, pihaknya telah merumuskan sejumlah poin rekomendasi yang akan ditindaklanjuti.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Terminal Tipe B Toware di Kabupaten Jayapura yang dinilai sudah siap dan perlu segera diresmikan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kami mendorong agar Terminal Toware segera diresmikan. Selain itu, dari LKPJ kami juga melihat beberapa pembangunan dermaga di Yapen dan Waropen sudah terselesaikan,” ujar Edward.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah program yang belum rampung, salah satunya pembangunan Bandara Kustra di Kabupaten Mamberamo Raya yang terkendala akses transportasi dan mobilisasi material.
“Ini menjadi perhatian khusus kami di Komisi IV. Kami tidak ingin hal seperti ini terus terulang. Setiap anggaran yang sudah dialokasikan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, DPR Papua juga menyoroti Bandara Botawa di Kabupaten Waropen yang telah selesai dibangun, namun belum sepenuhnya difungsikan secara optimal. Komisi IV mendorong agar fasilitas tersebut segera dituntaskan sehingga dapat beroperasi secara komersial.
“Kami berharap jika masih ada kekurangan, segera diselesaikan agar bandara tersebut bisa digunakan, paling tidak akhir tahun ini atau tahun depan,” katanya.
Di sisi lain, Edward mengakui bahwa sektor perhubungan menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan anggaran. Ia menyebutkan bahwa anggaran Dinas Perhubungan mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp115 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp40 miliar pada 2026.
“Kami melihat ada penurunan anggaran yang cukup drastis. Padahal dinas ini sangat vital karena berperan dalam membangun konektivitas di Papua,” ujarnya.
Untuk itu, Komisi IV DPR Papua berkomitmen mendorong penambahan anggaran bagi Dinas Perhubungan, baik melalui APBD maupun dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN.
“Kami tidak hanya berharap dari APBD, tetapi juga akan berkoordinasi dengan DPR RI dan Kementerian Perhubungan agar program-program strategis bisa dibawa ke Papua,” kata Edward.
Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara DPR Papua dan Dinas Perhubungan menjadi kunci agar berbagai program pembangunan dapat terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan evaluasi LKPJ, realisasi program dan keuangan Dinas Perhubungan pada 2025 tercatat belum mencapai 100 persen, yakni berada di kisaran 82 hingga 84 persen. Hal ini salah satunya disebabkan belum selesainya pembangunan Bandara Kustra.
“Setelah kami mendapatkan klarifikasi, kami akan merumuskan rekomendasi apakah pembangunan bandara tersebut dilanjutkan atau diprogramkan kembali,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan Papua yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat, Rein Y. Sahetapy, mengatakan rapat tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi.
“Kami berharap ke depan program-program strategis kami dapat didukung oleh Komisi IV sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua,” ujarnya.
Terkait Bandara Kustra di Mamberamo Raya, Rein menjelaskan bahwa kendala utama pada tahun sebelumnya adalah sulitnya mobilisasi material dan peralatan ke lokasi. Namun, pihaknya berupaya mempercepat pekerjaan pada tahun ini agar target penyelesaian dapat tercapai.
“Kami akan dorong pembangunan lebih awal di tahun ini agar kendala waktu bisa diminimalisir. Harapannya progres bisa dikejar dan penyelesaian lebih cepat,” katanya.
Selain itu, pada 2025 Dinas Perhubungan juga telah melaksanakan sejumlah program di sektor transportasi darat, termasuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Kabupaten Waropen.
“Beberapa rambu lalu lintas, rambu penunjuk arah, serta perlengkapan keselamatan jalan lainnya sudah kami pasang. Ke depan, kami akan melanjutkan program tersebut sesuai kemampuan anggaran,” jelas Rein.
Melalui pembahasan LKPJ ini, DPR Papua berharap seluruh program di sektor perhubungan dapat berjalan lebih optimal, guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua.
Rapat Kerja dihadiri Ketua Komisi IV Joni Y. Betaubun, Wakil Ketua Komisi, Edward Norman Banua, Sekertaris Komisi, Jefry Hendry Bisai dan anggota komisi Frangklin E. Wahey, Albert Merauje, Martinus Pasang dan H Wagus Hidayat.
Sementara dinas Perhubungan Provinsi hadir, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan Papua yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat, Rein Y. Sahetapy dan jajaran.
(Har/Rck)
