Jayapura,Teraspapua.com – Pimpinan DPR Papua dan Komisi I dan Komisi V DPR Papua menggelar pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua, Rumah Sakit Jiwa Abepura, Rumah Sakit Abepura, RSUD Dok II Jayapura, serta Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura.
Pertemuan tersebut membahas proses rekrutmen tenaga medis di RSUP Jayapura yang dinilai belum berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).
Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonai mengatakan dalam pertemuan tersebut, DPR Papua mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya jumlah OAP yang diterima dalam rekrutmen tenaga medis. Dari total 529 pegawai yang telah direkrut, hanya 9 orang yang merupakan OAP.
“Makanya kami panggil semua pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya dengan RSUP Jayapura. Ternyata total kebutuhan tenaga medis di rumah sakit ini mencapai sekitar 900 orang,” ujar Denny Bonai kepada awak media, Kamis (12/6/2025).
DPR Papua juga menyoroti lemahnya koordinasi dari Dinas Kesehatan yang dinilai tidak menindaklanjuti proses rekrutmen sebelumnya. Padahal, menurut DPR, Dinas Kesehatan sudah mengirimkan surat dan memberikan masukan sejak awal, namun tidak ada tindak lanjut yang memadai.
Menanggapi hal ini, DPR Papua meminta agar sisa formasi yang masih tersedia, yaitu sekitar 449 posisi, diprioritaskan untuk OAP. Termasuk di dalamnya adalah 158 posisi untuk dokter spesialis dan tenaga perawat.
“Kami juga minta agar tenaga kerja non-medis seperti staf dapur, petugas kebersihan, dan tenaga administrasi dari RS Jiwa, RS Abepura, serta RS Dok II yang sudah bekerja sebelumnya turut diprioritaskan dalam proses rekrutmen ini. Mereka telah lama mengabdi, dan harus diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi secara adil,” lanjutnya.
DPR Papua juga menyoroti kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait proses rekrutmen ini, karena sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan.
“Hanya segelintir orang yang mengetahui rekrutmen ini. Banyak anak-anak muda Papua yang tidak tahu sehingga tidak bisa ikut seleksi. Ini tugas kita bersama untuk mempublikasikan informasi penerimaan secara luas ke masyarakat,” tegas Denny Bonai.
Sebagai tindak lanjut, DPR Papua akan mengadakan rapat internal dan menyusun surat resmi kepada Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, DPR dan Pemerintah Provinsi Papua akan mengupayakan pertemuan langsung dengan Menteri Kesehatan guna membahas kuota khusus bagi OAP.
“Papua adalah daerah Otonomi Khusus. Sudah seharusnya dalam rekrutmen tenaga kerja, khususnya tenaga medis, diberikan prioritas kepada Orang Asli Papua. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar ke depan tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab,” pungkasnya.
