Jayapura, Teraspapua.com – DPR Papua menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB (UNIFIL) di Lebanon, akibat proyektil tank yang ditembakkan militer Israel ke Lebanon.
Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga memicu refleksi terhadap situasi keamanan di dalam negeri, khususnya di Papua.
Wakil Ketua II DPR Papua, Mukri M. Hamadi, mengatakan kematian tiga prajurit TNI tersebut menggugah perhatian luas, baik di tingkat internasional maupun nasional.
“Kematian tiga prajurit kita di Lebanon tentu menjadi perhatian dunia. Bahkan kepala negara turut menyampaikan belasungkawa. Saya yakin seluruh rakyat Indonesia juga merasakan duka yang mendalam atas gugurnya para prajurit tersebut,” ujar Mukri kepada Teraspapua.com, Jumat (10/4/2026).
Ia menilai insiden tersebut merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar etika serta hukum internasional. Atas nama DPR Papua, Mukri menyampaikan simpati dan doa bagi keluarga yang ditinggalkan.
“Kami turut berbelasungkawa. Semoga Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga dari ketiga prajurit yang gugur dalam menjalankan misi perdamaian,” katanya.
Namun di balik peristiwa itu, Mukri menyoroti kondisi di Papua yang dalam beberapa tahun terakhir juga diwarnai konflik berkepanjangan dan menelan banyak korban jiwa, termasuk dari kalangan aparat keamanan dan masyarakat sipil.
Menurutnya, meningkatnya eskalasi kekerasan di berbagai wilayah Papua telah menyebabkan jatuhnya korban dari berbagai latar belakang, mulai dari anggota TNI-Polri hingga masyarakat sipil seperti pengemudi ojek, pekerja tambang, tenaga kesehatan, guru, dan warga lokal.
“Jika melihat data yang ada, jumlah korban di Papua cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2025 saja, mencapai 94 orang termasuk TNI – Polri yang meninggal dunia saat menjalankan tugas pengamanan,” ungkapnya.
Ia merinci, berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 94 korban meninggal dunia akibat kekerasan sepanjang 2025, terdiri dari 9 anggota TNI, 6 anggota Polri, 64 warga sipil, serta 15 orang dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Selain itu, puluhan lainnya mengalami luka-luka, termasuk 43 anggota TNI/Polri, 64 warga sipil, dan 5 anggota KKB.
Mukri menilai, peristiwa gugurnya prajurit TNI di Lebanon seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran nasional terhadap kondisi di Papua, di mana aparat keamanan juga menghadapi risiko tinggi dalam menjalankan tugas.
“Kejadian ini mengingatkan kita bahwa di Papua pun banyak prajurit TNI dan anggota Polri yang gugur saat menjalankan tugas pengamanan. Ketika berhadapan dengan kelompok bersenjata, risiko kehilangan nyawa sangat besar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti minimnya perhatian nasional terhadap korban aparat di Papua dibandingkan dengan peristiwa di luar negeri. Menurutnya, hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat.
“Cukup miris bagi kami. Peristiwa di luar negeri mendapat perhatian besar, tetapi korban aparat di Papua jarang disoroti secara nasional. Ini seharusnya menjadi evaluasi, baik bagi pemerintah maupun dalam kebijakan penugasan aparat,” tegasnya.
Mukri menambahkan, evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga pendekatan menyeluruh dalam penyelesaian konflik di Papua, termasuk faktor sosial, ekonomi, pembangunan, serta dinamika politik kebangsaan.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap keluarga korban, baik dari kalangan TNI maupun Polri, yang gugur saat bertugas di Papua.
“Kami berharap pemerintah pusat, Presiden, DPR RI, serta TNI-Polri memberikan perhatian serius kepada keluarga para korban. Pengorbanan mereka harus dihargai secara layak,” katanya.
Menurut Mukri, konflik di Papua memiliki kompleksitas tinggi dan tidak bisa dilihat hanya dari aspek administratif wilayah, meskipun kini Papua telah dimekarkan menjadi enam provinsi. Di mata publik nasional, seluruh wilayah Papua tetap dipandang sebagai satu kesatuan konflik.
“Setiap kejadian di Papua, di mana pun lokasinya, akan selalu dirasakan sama oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa persoalan Papua bersifat multidimensi dan membutuhkan penyelesaian yang komprehensif,” ujarnya.
DPR Papua, lanjut Mukri, akan terus menyuarakan keprihatinan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap aparat keamanan yang bertugas di Papua, sekaligus mendorong adanya langkah konkret dalam menekan eskalasi konflik dan melindungi seluruh masyarakat.
(Har)
