banner 325x300

Terancam Tahun 2022 KPS Sudah Tidak Berlaku di RSUD Jayapura

  • Bagikan

Jayapura,Teraspapua.com – Terancam tahun 2022, Kartu Papua Sehat (KPS), sudah tidak berlaku di tiga rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua, yakni RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RS Jiwa Abepura.

Pernyataan ini dilontarkan  Direktur RSUD Jayapura, dr. Anthon Tony Mote kepada sejumlah awak media, usai melakukan pertemuan dengan Komisi V DPR Papua di Hotel Suny Abepura, Rabu (24/11).

Dijelaskan dr. Anthon, hari ini kami melakukan pertemuan dengan Komisi V DPR Papua, pertemuan ini sangat baik. Dalam pertemuan tadi kami sudah meyampaikan apa yang mejadi kebutuhan di RSUD Jayapura secara atministrasi dan pembiayaan.

“Dengan harapan, DPR Papua dalam hal ini Komisi V, dapat membantu meyampaikan kepada Pemerintah pusat, terkait penganggaran terutama kebijakan masalah KPS,” ujarnya.

Karena, lanjut kata Mote, kami melihat KPS ini dibiayai oleh dana Otsus, Pemerintah Provinsi mendapatkan anggaran Otsus. Namun dengan kebijakan Pemerintah Pusat mentransfer langsung ke Kabupaten/Kota, akan mempengaruhi pelayanan di RSUD Jayapura.

“Kami sudah berkomitmen bersama Komisi V DPR Papua, untuk meneruskan ini dalam rapat-rapat koordinasi selanjutnya, terangnya.

Tadi dalam rapat,  Mote berujar, pihaknya sudah meyampaikan situasi ini akan terjadi ditahun depan karena dana Otsus yang selalu digunakan untuk melayani masyarakat Papua, anggaran ditahun ini sangat kecil, bedah dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu ditahun depan pelayanan KPS di RSUD Jayapura sudah tidak ada.

“Dengan demikian pelayanan KPS bagi orang Asli Papua sudah tidak ada lagi, karena anggaran semua sudah diturunkan langsung ke Kabupaten Kota”, tandasnya.

Untuk itu dirinya berharap, para Bupati dan Wali Kota segera memprogramkan pasien-pasien yang akan dirujuk dari daerha-daerah ke RSUD Jayapura dan harus ada anggarannya. Kalau tidak maka semua pasien yang dirujuk  akan terlantar.

Kata Mote, ditahun-tahun sebelumnya anggaran dana Otsus kami terimah Rp40 – Rp50 milyar, namun yang kami dapat kemarin anggaranya hanya 5 milyar.

“Dari anggaran  itu, kami gunakan untuk membeli obat, Alkes, bahan habis pakai untuk pasien, kemudian layanan rujukan ke luar yang selama ini kami lakukan kerjasama dengan beberapa RS, yakni RS Wahidin dan RSCM, namun sekarang sudah tidak ada anggaran pasien sudah tidak bisa rujuk lagi,” tegasnya.

Kembali Mote, menghimbau agar Kabupaten Kota harus segerah menyiapkan anggaran bila pasien dari daerah yang dirujuk ke RSUD Provinsi, baik RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan juga RS Jiwa Abepura, kalau tidak maka pasien dari daerah-daerah terancam terlantar.

“Karena anggarannya sudah diberikan ke Kabupaten Kota, berarti pelayanan KPS sudah tidak ada lagi di tiga RS Provinsi”, tandasnya.

Dirinya pun sangat menyangkan dengan kebijakan Pemerintah pusat, kerena anggaran tersebut kami gunakan untuk melayani seluruh pasien rujukan dari tanah Papua, bukan hanya 29 Kabupaten, tetapi juga pasien dari Papua Barat,” pungkasnya.

Semetara itu, Ketua Komisi V DPR Papua, Timeles Jikwa, menjelaskan hasil rapat kita hari ini, membahas tentang KUA PPS. Dimana kami sudah bedah dalam buku KUA PPS itu pagu anggaran yang ada pada RSUD Jayapura tidak sesuai dengan harapan mereka, karena hanya diberikan anggaran Rp10 milyar.

“Dari anggaran itu, dibagi dua yang mana Rp5 milyar untuk membiayai KPS, dan Rp5 milyar sisa untuk pembiayaan lain,” ungkapnya.

Kembali dijelaskan Timeles, dana Rp5 milyar, untuk membiayai KPS kami rasa ini tidak cukup, karena menurut penjelasan Direktur RSUD Jayapura, dr Anton Mote tahun sebelumnya dana KPS itu sebesar Rp45 milyar. Oleh karena itu kami minta harus ditinjau kembali.

Terkait hal ini, kami akan laporkan ke Pimpinan kami dan  akan dibahas di rapat Banggar dengan Tim TAPD. Harus ditinjau kembali anggaran yang digelontorkan kepada Bidang Kesehatan dan Pendidikan.

Karena secara aturan, dan sesuai dengan UU Otsus, anggaran untuk bidang Pendidikan 30 persen, dan Kesehatan 20 persen. Kalau diberikan dengan nilai demikian maka belum cukup diangka 20 persen untuk bidang kesehatan.

Kalau tidak ditinjau kembali dengan dana yang ada, maka diprediksi tahun depan RSUD Jayapura terancam kolep dan pelayanan apa adanya,” pungkasnya.

(Vmt)

  • Bagikan