Jayapura,Teraspapua.com – Komisi II DPR Papua kembali melakukan rapat evaluasi dengan mitra OPD rumpun ekonomi. Rapat itu guna mengevaluasi kinerja dan serapan anggaran tahun 2022, dan pembahasan program kerja juga anggaran yang akan dimasukan pada APBD perubahan tahun 2023.
Dalam rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Papua, Ketua Komisi II DPR Papua, Mega Nikijuluw, apresiasi dinas tersebut, capaian kinerja tahun 2022 sudah 93 persen.
“Dinas ini salah satu dinas yang membuat program yang dinilai tepat sasaran untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga pada anggaran perubahan nantinya, menuju event Sail Teluk Cendrawasih Dinas ini harus diberikan anggaran tambahan 15 Miliar, untuk perbaikan taman burung dan taman anggrek,” ujar Nikijuluw kepada awak media, Rabu (14/6/2023).
Dijelaskan Nikijuluw, dengan direhabnya taman burung dan taman anggrek ini sekalipun taman tersebut adalah taman konservasi tetapi bisa dijadikan destinasi wisata, sehingga kedepan bisa memberikan PAD bagi Provinsi Papua.
Selain itu, termasuk dalam kegiatan penyelamatan reboisasi cagar alam cycloop, pihaknya berharap ada penambahan anggaran. Karena cycloop ini juga sangat penting karena kita yang hidup di Kota dan Kabupaten Jayapura semua bergantung pada cycloop.
“Apalagi DLHK Papua mengatakan telah kolaborasi dengan mantan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, untuk memperbaiki cycloop. Kami merasa itu ide yang bagus kami menopang itu. Sehingga kami berharap Pemerintah Papua juga melihat hal itu,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Papua, Yan P Ormuseray mengatakan Dinas kehutanan dan lingkungan hidup Papua saat ini menghadiri pertemuan dengan Komisi II DPR Papua yang merupakan mitra kerja kami. Dalam rapat tadi, kami membahas masalah perekonomian di dalamnya membahas UMKM untuk masyarakat, kemudian juga masalah-masalah terkait dengan pekerjaan lingkungan .
“Satu hal penting yang kami bahas tadi adalah masalah proteksi terhadap masyarakat yang ada di kawasan teluk Youtefa, terutama mama-mama yang aktivitasnya di hutan mangrove, saat ini terancam karena pengrusakan dan pengusuran hutan mangrove terus terjadi. Karena itu minta DPR Papua Komisi II untuk mendorong regulasi baik provinsi maupun kota untuk penegakan hukum terhadap perambahan yang terjadi di teluk Youtefa,” terangnya.
Kedepan dirinya berharap dari DPR Papua ada bantuan-bantuan kepada kelompok masyarakat dalam hal ini pengembangan UMKM berbahan dasar sumber daya alam yang ada seperti dari mangrove, sagu dan lainnya sehingga kita bisa membantu pengembangan ekonomi masyarakat ini, karena kita tahu bahwa kita sudah masuk dalam kondisi ekonomi global yang lagi menurun, sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Untuk itu, dirinya mengajak agar kita sama sama bisa berjuang membantu masyarakat kita, bukan saja di kawasan teluk Youtefa tetapi di kampung-kampung. Kita bisa bantu mereka melalui pengembangan UMKM dengan hasil SDA yang ada di lingkungan mereka sehingga kita bantu memasarkannya.
“Kalau untuk pemasarannya, tidak susah karena kami telah buka outlet pojok UMKM di Taman mini Indonesia indah, sehingga ini merupakan salah satu sarana untuk bisa memasarkan hasil UMKM dari mama mama kita di Papua,” pungkasnya.
