Jayapura, Teraspapua.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melakukan kunjungan kerja sekaligus rapat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Papua untuk membahas program, kegiatan, dan rencana anggaran tahun 2025.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, didampingi Wakil Ketua Edward Norman Banua, Sekretaris Jefry Hendry Bisai, serta para anggota: Albert Merauje, Martinus Pasang, Wagus Hidayat, Frangklin E. Wahey, dan Yermias Y. Yanggu Wouw.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, David Telenggeng, menyambut baik kunjungan ini dan menyebutnya sebagai bentuk dukungan nyata dari DPR Papua terhadap program kerja dinasnya.
“Ini kunjungan pertama dari DPR Papua langsung ke kantor kami. Kami apresiasi tinggi atas perhatian yang diberikan, khususnya oleh Komisi IV,” ujar David, Rabu (4/6/2025).
Ia menjelaskan, Dinas Perhubungan memiliki sejumlah program prioritas di sektor darat, laut, dan udara yang akan dijalankan pada tahun 2025, terutama yang mendukung pariwisata dan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berkomitmen menyelesaikan sejumlah pekerjaan di Waropen, Serui, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, termasuk pembangunan bandara di Mamberamo Raya dan pelabuhan di Yapen,” tambahnya.
Komisi IV juga menyoroti pentingnya konektivitas antarwilayah serta sinkronisasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi anggaran.
Anggota Komisi IV DPR Papua, Frangklin E. Wahey, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan sinergi antarpemerintah dalam menghadapi tantangan pascapemekaran wilayah Papua.
“Setelah pemekaran, PAD kita menurun. Jadi kita harus berpikir bagaimana membangun bersama, bukan hanya menghabiskan APBD, tapi juga menghasilkan PAD,” kata Frangklin.
Ia juga menegaskan pentingnya menghormati hak masyarakat adat dalam pembangunan infrastruktur, agar tidak terjadi konflik yang bisa menghambat jalannya proyek.
“Jangan sampai kita bangun infrastruktur, tapi karena tidak ada komunikasi dengan masyarakat adat, akhirnya dipalang. Ini yang harus kita duduk bersama dan selesaikan dengan bijak,” ujarnya.
Melalui dialog ini, Komisi IV berharap Dinas Perhubungan dapat terus mengembangkan program yang relevan, pro-rakyat, dan berorientasi pada keberlanjutan serta kemandirian daerah melalui optimalisasi PAD.
(HR)
