Jayapura, Teraspapua.com – Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano dan Constant Karma (BTM-CK), menyampaikan peringatan keras kepada Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, terkait agenda kegiatan Senam dan Jalan Sehat Bersama yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Lukas Enembe, Kampung Harapan, Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Sabtu, 26 Juli 2025 mendatang.
Kegiatan ini tercantum dalam surat undangan resmi bernomor: 009/KB.FKPPI/PAPUA/VII/2025 yang dikeluarkan atas nama Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/POLRI (FKPPI) Papua, dan direncanakan akan melibatkan sejumlah organisasi serta pejabat daerah, termasuk kehadiran Pj Gubernur Papua.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara BTM-CK, Marshel Morin, dalam keterangannya kepada media, Rabu malam (24/7/2025) di Jayapura, menyatakan bahwa pihaknya mencermati secara serius potensi politisasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Secara substansi, kami tidak menolak kegiatan yang bersifat kebugaran dan membangun kebersamaan masyarakat. Namun, kami menolak keras apabila kegiatan ini disusupi kepentingan politik praktis menjelang PSU Pilkada Papua,” tegas Morin.
Menurut Morin, pelaksanaan kegiatan publik dengan skala besar seperti ini sangat rentan dipolitisasi, terutama jika dibiayai dari anggaran negara dan diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025.
“Jika kegiatan ini menggunakan dana pemerintah dan mengandung unsur keberpihakan, maka itu melanggar prinsip netralitas birokrasi serta mencederai proses demokrasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan elemen masyarakat secara menyeluruh, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Sinode Gereja.
“Kegiatan ini disusun secara sepihak, lalu langsung mengundang massa dalam jumlah besar. Kami mencium aroma politik dalam pelaksanaannya,” imbuhnya.
Atas dasar itu, tim BTM-CK mendesak panitia dan pemerintah provinsi untuk menjelaskan secara transparan kepada publik mengenai sumber pembiayaan acara dan tujuan sebenarnya dari pelaksanaannya.
“Pj Gubernur harus netral dan tidak boleh menjadi bagian dari politik praktis. Demokrasi harus dijaga, tidak boleh ada tekanan dan intervensi,” lanjut Morin.
“Ini sangat janggal. Ketua resmi GM FKPPI Papua adalah Benhur Tomi Mano, namun tidak disebutkan dalam surat undangan itu. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan nama organisasi untuk kepentingan politik tertentu,” ujarnya.
Morin bahkan menyebut bahwa lambang yang digunakan dalam surat undangan tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan organisasi. Ia menegaskan bahwa GM FKPPI dan KB FKPPI telah dilebur menjadi satu, dan penggunaan nama serta atribut organisasi harus seizin dan sejalan dengan struktur resmi yang ada.
“Kegiatan ini kami anggap tidak sah dan abal-abal. Ada upaya untuk menggunakan nama FKPPI demi agenda politik. Untuk itu, BTM akan melaporkan hal ini kepada Pengurus Pusat GM FKPPI guna mengusut siapa pihak yang berada di balik acara tersebut,” tegas Morin.
Ia menambahkan bahwa GM FKPPI adalah organisasi yang harus netral dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek politik elektoral.
“Kita harus netral dalam menjaga demokrasi di Papua. NKRI dan Merah Putih adalah harga mati bagi kami,” pungkasnya.
Di akhir keterangannya, Morin menyampaikan harapan agar seluruh proses Pemungutan Suara Ulang Pilkada Papua pada 6 Agustus 2025 dapat berlangsung damai, jujur, adil, dan menggembirakan.
“Kami ingin rakyat Papua memilih dengan hati yang tenang, tanpa tekanan, tanpa konflik, dan penuh suka cita. Itulah wajah demokrasi yang sesungguhnya,” tutup Morin.
(har/nov)
