Senggi, Teraspapua.com – Calon Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano (BTM), melontarkan kritik keras terhadap Bupati Kabupaten Keerom, Piter Gusbager, yang dinilainya telah menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar aturan dalam mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen atau Mari-Yo.
Dalam kampanye terakhirnya yang digelar di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Sabtu (2/8/2025), BTM secara terbuka menyatakan sikap menolak segala bentuk intimidasi dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat daerah, termasuk kepala daerah yang seharusnya menjadi pelindung rakyat.
“Saya berdiri di tanah ini, di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Saya secara tegas menyatakan melawan Piter Gusbager, Bupati Keerom, karena ia telah menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik pribadinya. Padahal dia anak Tabi, sama seperti saya. Seharusnya dia menjaga tanah ini, bukan justru menindas rakyatnya,” seru BTM di hadapan ribuan warga.
BTM mengaku telah menerima banyak laporan langsung dari masyarakat, bahkan hingga ke pesan pribadi melalui aplikasi WhatsApp. Laporan tersebut berisi dugaan pelanggaran selama masa kampanye yang dilakukan oleh Bupati Keerom dan jajaran pemerintahannya.
Ia menuding bahwa jabatan-jabatan strategis di Kabupaten Keerom telah dimanipulasi demi kepentingan politik, dengan banyaknya posisi penting yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), termasuk kepala dinas, kepala badan, hingga kepala kampung dan distrik.
“Dana kampung dipotong hingga Rp100 juta. Kepala kampung ditekan. CPNS ditekan. Kepala distrik diganti. Bantuan sembako dipolitisasi. Semua itu saya dengar dan saya kumpulkan buktinya,” ujar BTM.
Menurut BTM, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika pemerintahan, tetapi juga mencederai demokrasi. Ia menambahkan bahwa semua dugaan pelanggaran tersebut telah ia laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses secara hukum.
“Saya sudah laporkan semuanya ke KPK. Ini bukan semata soal politik. Ini soal harga diri orang Papua. Saya tidak akan tinggal diam ketika rakyat saya diintimidasi dan hak mereka diinjak,” tegasnya.
BTM juga menyoroti tindakan intimidatif terhadap kepala-kepala kampung yang dicopot karena tidak mendukung pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, ia menyebut adanya ancaman bahwa kampung yang tidak mendukung Paslon nomor urut 2, tidak mendapat dana desa.
“Tolong sampaikan kepada Bupati Piter Gusbager, jangan intimidasi rakyat, Jangan korbankan rakyat demi ambisi politik. Partai boleh berbeda, tapi harga diri orang Tabi harus tetap kita jaga,” ujar BTM disambut sorak dukungan masyarakat.
Ia menyerukan kepada seluruh masyarakat adat di Kabupaten Keerom, khususnya warga Senggi, Waris, hingga Towe Hitam, untuk bersatu menjaga suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menolak segala bentuk tekanan politik.
“Kita harus bangkit. Kita harus jaga TPS. Jangan biarkan suara kita dicuri di Keerom,” tegasnya.
Salah satu perwakilan masyarakat dari Distrik Airu, Adrianus, juga menyampaikan keprihatinannya terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Desa yang menurutnya tidak transparan dan tidak dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Kami masyarakat hanya mendengar dana turun miliaran, tapi tidak tahu ke mana perginya. Kami menangis di bawah kolong rumah kami sendiri, di atas tanah kami sendiri,” ujarnya.
Ia menilai bahwa kondisi di kampung-kampung saat ini sangat memprihatinkan. Bantuan yang semestinya untuk membangun kampung dan mensejahterakan masyarakat tidak pernah
benar-benar sampai ke tangan rakyat.
“Dana turun pun kami tak pernah lihat. Harusnya itu untuk membangun kampung, tapi sekarang kami hanya dengar kabarnya saja,” tambah Adrianus.
Kritik serupa datang dari tokoh adat setempat, yang menyoroti kebijakan Bupati Piter Gusbager dalam penempatan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten. Ia menilai bahwa proses pengangkatan pejabat tidak mencerminkan prinsip keadilan.
“Mulai dari Sekda, kepala dinas, hingga kepala badan, semuanya masih Plt. Bahkan ada yang merangkap tiga jabatan. Ini bukan pemerintahan yang sehat. Kalau BTM terpilih, ini harus segera dikoreksi,” ujarnya.
Tokoh adat tersebut juga menyayangkan bahwa banyak anak asli Keerom yang dinonjobkan dan tidak diberi peran dalam pemerintahan. Menurutnya, hal ini telah melukai perasaan masyarakat lokal yang merasa dipinggirkan di tanah sendiri.
Pasangan BTM–CK berkomitmen membawa perubahan dengan menjunjung keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat adat. Mereka mengajak seluruh masyarakat
Keerom untuk menggunakan hak pilih secara bebas dan tidak tunduk pada tekanan politik.
(Har/Nov)
