Jayapura,Teraspapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng), menggelar sidang paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamteng tahun anggaran 2022.
Sidang yang dihadiri 17 anggota DPRD dipimpin ketua DPRD Mamteng, Hengky Dani Yikwa di Hotel Horison Kotaraja, Jumat (28/7/2023).
Selain itu, sidang dihadiri pula Plt. Bupati Yonas Kenelak, S.Sos., Sekda Mesir Jikwa dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mamteng.
Plt. Bupati Mamteng, Yonas Kenelak, dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mamteng, tahun anggaran 2022.
“Penyampaian LKPJ pelaksanaan APBD ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana kami, selaku pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Papua, kepada DPRD untuk mendapat persetujuan,” ujarnya.
Dia mengatakan, materi LKPJ tahun anggaran 2022 yang disampaikan ke dewan berisi tentang laporan realisasi anggaran yaitu realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan netto dan sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran Silpa.
“Pendapatan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp 1.012.941.741.334. Untuk belanja terealisasi sebesar Rp 986.794.848.186 atau 92,90 persen dari yang dianggarkan Rp 1.062.194.447.775. Pembiayaan neto terealisasi sebesar Rp 88.450.232.803 dari total yang dianggarkan Rp 88.444.990.417,” imbuhnya.
Dalam LKPJ ini, pihaknya juga menyampaikan laporan opersional yaitu laporan keuangan yang menyajikan ikthisar sumber ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunannya yang dikelola oleh pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Laporan ketiga menurut Bupati Yonas yaitu laporan perubahaan saldo anggaran lebih berupa laporan keungan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Laporan lain yang disampaikan atau laporan keempat yaitu laporan arus kas yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir pemerintah daerah selama periode tertentu.
Kelima, laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Keenam laporan neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yonas juga menyampaikan mengenai laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Dimana Kabupaten Mamberamo Tengah berhasil memdapat predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian).
“Tentu saja ini menjadi hal yang sangat membanggakan, dimana ini merupakan kerja keras seluruh aparatur Pemkab Mamteng dalam mempertahankan predikat tersebut. Namun kita juga terus berusaha memperbaiki yang masih kurang sehingga tahun-tahun yang akan datang kita bisa lebih baik lagi,” ucapnya.
Terkait dengan program kerja tahun 2022 yang berhasil dikerjakan, Bupati Yonas mengatakan cukup banyak program kerja yang dilaksanakan Pemkab Mamteng.
