Jayapura, Teraspapua.com – Proyek jaringan air baku di Sborhoinyi dua, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua sudah bisa dilanjutkan pekerjaanya. Setelah Komisi IV DPR Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melakukan mediasi antara Dinas PUPR provisi Papua dan pemilik hak ulayat.
Mediasi berlangsung di ruang rapat Walikota yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, didampingi ketua komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun yang turut dihadiri, PT air minum Jayapura, Direktur utama, Entis Sutisna dan Direktur teknik, Yan P. Nasadit.
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo kepada media mengatakan, hari ini pemerintah mengundang masyarakat pemilik hak ulayat sumber air Sborhoinyi dua. Dimana pekerjaan jaringan air bersih dilakukan, tapi di palang.
“Puji Tuhan, hari ini kita boleh bicara dari hati ke hati dan akhirnya kita sudah sepakati untuk jaringan air bersih harus tetap dikerjakan, karena untuk kehidupan hajat hidup banyak orang,” kata Abisai Rollo
Lanjut Rollo sudah disepakati semua, baik Ondoafi besar Tobati Enggros, tapi juga kepala-kepala suku, Komisi IV DPRP bersama teman-teman anggota komisi, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, PT Air Minum Jayapura, Kepolisian dan TNI.
Jadi dengan kesepakatan uang permisi untuk kelanjutan pekerjaan akan kita undang lagi untuk diselesaikan sesuai kesepakatan nilainya yaitu, Rp500 juta yang akan diserahkan kepada pemilik hak ulayat.
“Saya berharap, dengan selesainya persoalan ini maka kelanjutan pekerjaan tidak ada masalah, masyarakat harus ikut membantu, menjaga sampai pekerjaan jaringan air bersih selesai dan dapat berfungsi untuk seluruh masyarakat di kota Jayapura,” ujarya.
Rollo menegaskan, dengan kesepakatan ini, berarti pekerjaan sudah boleh berlangsung, sambil kita akan mengundang lagi pemilik hak ulayat untuk penyerahan uang,” imbuhnya.
Sementara Kadis PUPR Provinsi Papua, Amos Wenda menuturtkan, pihaknya awal sudah berupaya untuk penyelesian pemalangan, tapi belum ada solusi. Baik itu Inspektorat, Pj gubernur pun belum juga ada solusi.
“Dan kami berterima kasih kepada Komisi IV DPR Papua yang memfasilitasi kami dengan pemerintah kota dalam hal ini walikota dan wakil walikota, sehingga dengan kekompakan ini maka semua bisa selesai,” katanya.
Ditempat yang sama, Dirut PT. Air Mimun Robongholo Nanwani, Entis Sutisna mengatakan air baku Sborhonyi dua memiliki kapasitas 100 liter per detik.
“Jadi estimasi kami, bisa meningkatkan volume air kepada masyarakat yang eksisting sekarang, berdasarkan perhitungan bisa menambah 8000 sambungan rumah,” ungkap Entis.
Dengan potensi lanjut Entis, PTAM Jayapura berharap akan dapat direalisasikan, dan kebetulan sumber pendanaan semua dari pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Dinas PUPR.
“Namun untuk usulan proposal dan desain memang kami sendiri yang membuat dan merancang, seraya berharap dengan telah disepakati dan komitmen dari para Ondoafi dan pemerintah kota, bisa segera untuk merampungkan kembali pekerjaannya,” ujarnya.
Lanjut Sutisna, walau jangka waktu pelaksanaan sudah tuntas dan sementara di audit oleh BPK. Jadi secara teknis dari PUPR akan berkomunikasi dengan BPK untuk teknis selanjutnya.
Namun dari sisi penyelesaian adat yang telah menyetujui tentu sesuatu yang menggembirakan bagi PT. AM Jayapura, kembali kami menatap ke depan lagi untuk meningkatkan layanan air bersih kepada masyarakat di kota Jayapura.
Dikatakan, untuk pelayanan air bersih untuk Sborhoinyi dua sangat berdampak dan akan mendapat layanan utama adalah masyarakat di kampung Tobati Enggros.
“Kemudian Hamadi dan masyarakat yang berada di Abe Pantai, Tanah Hitam, Puskopat, semuanya mengandalkan intake baru ini. Saya berharap sumber air baru ini akan menopang masyarakat kota terutama di wilayah Abepura dan Jayapura Selatan,” jelasnya.
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun atas nama Komisi memberikan apresiasi kepada Walikota Jayapura, Abisai Rollo, karena persoalan ini dari tahun lalu dan beliau belum menjadi Walikota.
“Ketika kami Komisi IV melakukan hearing dengan Kepala Dinas PUPR dan dijelaskan bahwa pekerjaan ini dihentikan karena ada pemalangan,” ungkapnya.
Dengan begitu maka, kami tindaklanjuti dengan menyurat kepada Walikota untuk audiens Komisi IV DPR Papua dengan kepala Dinas PUPR Provinsi Papua bersama walikota.
“Rens waktu setelah menyurat tidak lama, karena hari Kamis pekan kemarin kami menyurat dan hari Jumat pertemuan, kemudian hari ini pertemuan kedua langsung tuntas,” terang Betaubun.
Betaubun mengatakan, nilai pekerjaan jaringan air bersih ini sebesar Rp23 miliar,” tukasnya.
(Har/Rck)
