Jayapura, Teraspapua.com – Pernyataan Penjabat (PJ) Gubernur Papua, Agus Fatoni, dalam pertemuan dengan beberapa tokoh Muslim di sekretariat Yayasan Hikmah Yaa Bunnayya, Waena, Kota Jayapura, beberapa waktu lalu memicu keprihatinan di kalangan masyarakat menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua, periode Agustus 2025.
Dalam acara tersebut, Agus Fatoni mengajak tokoh dan jamaah Muslim untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Papua yang menurutnya akan menjaga keamanan, mencari akses bantuan, serta mendatangkan investor demi kemajuan daerah.
“Silakan menggunakan hak pilih Anda. Pilihlah pemimpin yang juga imam bagi kita yang akan menjaga keamanan, mencari bantuan, investor, dan dukungan lainnya,” ujarnya.
Ketua Relawan Sorban BTM-CK sekaligus tokoh Muslim Papua, Amir Madubun, secara tegas mengkritik pernyataan tersebut karena dinilai menyimpang dari posisi netral yang seharusnya dijaga oleh seorang pejabat negara.
Amir menegaskan bahwa PJ Gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dengan tugas utama menyukseskan PSU yang dijadwalkan 6 Agustus mendatang.
“Tugas PJ Gubernur Papua adalah memastikan PSU berjalan lancar, aman, dan sukses. Koordinasi resmi dengan KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan untuk pendistribusian surat suara dan kesiapan TPS harus menjadi prioritas utama,” ujar Amir, Senin (4/8/2025).
Menurut Amir, seharusnya PJ Gubernur menjaga netralitas dan tidak membangun narasi yang mengarah kepada dukungan terhadap satu pasangan calon tertentu.
“Pernyataan di pertemuan publik mengarahkan masyarakat seakan mengajak memilih calon tertentu. Ini tidak sesuai dengan fungsi seorang PJ Gubernur yang netral dan profesional,” bebernya.
Ia meminta agar Agus Fatoni segera melakukan klarifikasi dan penjelasan publik atas maksud pernyataan tersebut agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda di masyarakat.
“Kami harap PJ Gubernur memberi penjelasan agar tidak muncul tafsir beragam. Jangan sampai narasi itu menimbulkan kebingungan atau salah persepsi,”
Amir pun mengingatkan masyarakat Papua untuk menjaga ketertiban dan menahan diri dari provokasi selama masa tenang hingga Hari PSU.
“Kami di Papua berbeda dengan daerah lain. Toleransi dan keberagaman adalah kekuatan kami. Jangan biarkan perbedaan memicu gesekan saat menjelang PSU,” ujarnya.
Ia juga menyeru agar pejabat yang bertugas saat PSU berfokus pada kesinambungan rakyat dan pemerintahan tanpa menimbulkan polemik politik kendaraan pilihan.
“PJ Gubernur saat ini dan selanjutnya harus memastikan proses PSU berjalan satu kali saja. Tak perlu ada PSU kedua karena narasi yang dibangun semena-mena,” tegas Amir.
Amir menekankan bahwa jabatan PJ Gubernur Papua bukan tempat untuk menyuarakan preferensi politik pribadi, melainkan ruang pelayanan masyarakat yang netral dan produktif.
“Tugas utama PJ Gubernur adalah memfasilitasi PSU yang demokratis dan produktif, bukan memberikan endorsement politik yang dipersepsikan sebagai tekanan atau panduan,” pungkasnya.
(Har/Nov)
