Jayapura,Teraspapua.com – Tan Wie Long dari partai Golkar ditunjuk sebagai ketua DPR Papua sementara didampingi Wakilnya Beatrix Monim dari Partai Nasdem.
Penunjukan Tan Wie Long dan Beatrix Monim sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPR Papua sementara, berdasarkan jumlah kursi terbanyak.
“Tadi kami telah melaksanakan sidang Paripurna pelantikan Anggota DPR Papua periode 2024 – 2029. Agenda Paripurna ini berjalan sesuai dengan rencana, dan berjalan aman dan sukses,” ujar Ketua Sementara Tan Wie Long kepada awak media usai sidang Paripurna dengan agenda Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua masa Jabatan 2024- 2029, Kamis (31/10/2024).
Lebih lanjut dijelaskan Tan Wie Long, setelah kita melaksanakan Paripurna pelantikan, tentu agenda ke depan yang harus kami laksanakan. Saya selaku pimpinan sementara yaitu pertama akan membentuk masing-masing fraksi-fraksi yang ada di DPR.
Setelah fraksi-fraksi ada, nanti kami akan membentuk pansus untuk membahas rancangan tentang tata tertib DPR Papua 2024 2009. Kemudian yang ketiga itu adalah kami mempersiapkan pelantikan pimpinan DPR Papua defenitif.
“Jadi kami fokuskan di tiga agenda yang telah saya sebutkan diatas, kalau nanti bisa lebih cepat terkait tentang usulan pelantikan pimpinan definitif, maka nanti pimpinan definitif yang akan memimpin rapat-rapat terkait tentang pembentukan alat kelengkapan dewan di komisi-komisi,” terangnya.
Ditambahkan Tan Wie Long, untuk penunjukan unsur pimpinan DPR Papua, dari partai lain kami belum tahu. Tetapi dari partai Golkar ada 5 orang yakni Tan Wie Long, Yopi Ingratubun, Yansen Monim, Denny Bonay, Adam Arisoy.
Nama-nama ini sudah di ajukan ke DPD Golkar. Kita tinggal tunggu saja, kita berharap lebih cepat lebih bagus. Supaya tanggung jawab pimpinan sementara itu bisa selesai dan sepenuhnya nanti akan dikerjakan oleh pimpinan defenitif.
“Untuk kami di partai Golkar dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, penunjukan unsur pimpinan di DPR adalah jumlah kursi terbanyak. Jadi kalau ada rumor unsur pimpinan harus suara terbanyak itu tidak ada,”tegasnya.
“Jadi intinya kami di Partai Golkar, kami menunggu SK dari DPP. Dari 5 orang yang diusulkan siapa yang ditunjuk yang lain harus menghormati keputusan itu,” pungkasnya.
