Jayapura, Teraspapua.com – Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Papua, Hermes Hein Ohee, mempertanyakan sikap dan kehadiran Penjabat (PJ) Gubernur Papua, Agus Fatoni, yang dinilai tidak menunjukkan netralitas menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua pada 6 Agustus 2025 mendatang.
Menurut Ohee, PJ Gubernur seharusnya memposisikan diri secara profesional dan netral dalam menjalankan tugas pemerintahan, bukan justru memberi kesan berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon).
“PJ Gubernur tidak perlu membuat gerakan tambahan. Yang dibutuhkan sekarang adalah netralitas dalam proses PSU. Kalau Anda minta ASN netral, maka Anda sendiri harus lebih dulu memberi contoh,” tegas Ohee, Senin (4/8/2025) di Jayapura.
Ohee menyoroti kunjungan Agus Fatoni ke beberapa daerah dan rumah ibadah di Papua, termasuk pesantren di Kota Jayapura. Dalam kunjungan tersebut, PJ Gubernur Papua kerap menyampaikan ajakan agar masyarakat memilih pemimpin yang bisa menjaga keamanan, mencari investor, dan membawa bantuan untuk Papua.
Bagi Ohee, pernyataan tersebut bukan sekadar imbauan umum, melainkan bentuk narasi politik yang mengarahkan masyarakat untuk menjatuhkan pilihan kepada calon tertentu.
“Bahasa yang digunakan dalam sambutan beliau sangat tendensius. Itu bukan gaya bicara seorang pejabat netral. Kami menilai ini bisa memicu keresahan dan mengganggu stabilitas menjelang PSU,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa narasi tersebut telah menciptakan kecurigaan di tengah masyarakat bahwa kehadiran PJ Gubernur di sisa waktu menjelang PSU terkesan memiliki “pesan sponsor” atau agenda tersembunyi.
Sebagai perwakilan rakyat Papua, Hermes Hein Ohee menegaskan bahwa masyarakat Papua adalah warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan menjalaninya dengan martabat.
Oleh karena itu, siapa pun yang datang menjalankan tugas pemerintahan harus menghormati prinsip-prinsip demokrasi di tanah Papua.
“Kami orang Papua sangat menghargai demokrasi, sangat menghargai Republik ini. Jangan datang lalu merusak kepercayaan publik. Tolong jaga Papua baik-baik,” pintanya.
Ohee juga menambahkan bahwa sebagai pejabat sementara, Agus Fatoni harus melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan tidak menggunakan jabatan untuk memberi pengaruh politik kepada masyarakat.
“Narasi-narasi yang beliau bangun dalam safari ke rumah-rumah ibadah sudah bukan lagi ucapan netral seorang PJ. Itu bentuk intervensi politik,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Hermes Hein Ohee menyampaikan pesan moral yang kuat kepada Agus Fatoni:
“Kalau PJ bekerja jujur, Anda akan pergi dengan penuh kebaikan. Tapi kalau tidak, Anda akan membawa beban, dan di mana pun Anda bertugas kelak, itu akan ikut menghantui. Jaga integritas, jangan cederai proses demokrasi kami,” tegasnya.
Ohee berharap seluruh elemen pemerintah, termasuk penjabat gubernur, KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan dapat menjaga situasi tetap kondusif menjelang PSU.
Kejujuran, netralitas, dan komitmen pada demokrasi harus menjadi landasan utama agar Pilkada Papua benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
(Har)
