Jayapura, Teraspapua.com – Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, menyoroti harga beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dinilai bervariasi di pasaran.
Berdasarkan label pada kemasan, harga beras SPHP tercantum sebesar Rp11.600 per kilogram atau sekitar Rp58.000 untuk kemasan lima kilogram. Namun, di lapangan ditemukan perbedaan harga jual, mulai dari Rp56.000 hingga Rp59.000 per kemasan.
“Kalau di label itu kan tertera Rp11.600 per kilogram, berarti lima kilogram itu Rp58.000. Tapi di pasar ada yang menjual Rp56.000, ada juga Rp59.000. Ini perlu penjelasan, karena kalau sudah tercantum di label, tentu tidak bisa sembarangan menurunkan atau menaikkan harga,” kata Yuli saat rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan serta anggota DPR Kota Jayapura bersama Perum Bulog Kanwil Papua, Kamis (5/3/2026).
Ia juga mempertanyakan peredaran beras SPHP di sejumlah pusat perbelanjaan dan mal di Jayapura. Menurutnya, beras tersebut dijual dengan harga sekitar Rp56.000, namun pembelian dibatasi maksimal dua kemasan per orang. Yuli meminta kejelasan apakah beras tersebut dipasok langsung dari Bulog setempat atau didatangkan dari luar daerah.
Selain itu, Yuli mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu perwakilan mahasiswa mendatangi kantor DPR Kota Jayapura untuk meminta kesempatan menjadi agen Bulog. Mereka berharap mendapatkan kemudahan, termasuk kemungkinan bantuan modal atau skema pembayaran tertentu agar dapat menjual beras SPHP dan minyak goreng dalam jumlah besar.
“Mereka hanya ingin fokus pada dua komoditas, beras dan minyak goreng. Tapi mereka berharap ada kemudahan, mungkin ada kategori agen menengah atau skema khusus, sehingga ini juga bisa menjadi peluang usaha bagi masyarakat,” ujarnya.
Yuli juga mendorong adanya terobosan baru melalui pelaksanaan gerakan pangan murah yang dapat digelar langsung di Kantor DPR Kota Jayapura. Menurutnya, secara kelembagaan DPR memiliki peluang untuk menginisiasi pasar murah sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok.
“Tadi kita dengar penjelasan tentang gerakan pangan murah. Mungkin ini bisa menjadi gebrakan baru, misalnya kita buat pasar murah di kantor dewan. Namun tentu harus dijelaskan secara rinci bagaimana mekanismenya, berapa anggaran yang kita keluarkan, serta bagaimana sistem distribusinya,” katanya.
Ia pun mempertanyakan skema pembelian komoditas dari Bulog, apakah DPR harus membeli dengan harga tebus yang sama seperti harga jual di Bulog, sementara di sisi lain pasar murah menuntut harga jual yang lebih rendah kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menjelaskan bahwa harga tebus beras SPHP di Bulog sebesar Rp11.600 per kilogram, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram. Dengan demikian, harga satu kemasan lima kilogram di tingkat konsumen seharusnya mengikuti ketentuan tersebut.
“Kalau harga beli di Bulog saja sudah Rp58.000 per lima kilogram, lalu dijual Rp56.000, tentu perlu ditelusuri dari mana asal beras itu. Pada prinsipnya, kami tidak menganjurkan penjualan di bawah harga yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan gerakan pangan murah, Ahmad Mustari menyatakan pihaknya terbuka untuk berkolaborasi dengan DPR Kota Jayapura maupun instansi terkait, termasuk Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kota.
Ia menambahkan, pengajuan jadwal kegiatan dapat disampaikan kepada Bulog agar tidak terjadi tumpang tindih, mengingat wilayah layanan mencakup hingga Sentani serta distribusi untuk tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.
Selain itu, Bulog juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pasar murah. Tidak hanya Bulog, kegiatan tersebut dapat melibatkan distributor lain, ritel modern, kelompok tani (gapoktan), pelaku perkebunan, hingga peternak yang menyediakan komoditas seperti telur.
“Kalau mau dilaksanakan di halaman kantor dewan juga bisa. Bulog menyiapkan komoditas dan petugas teknis, sementara dari pihak dewan cukup menyiapkan tempat dan mendukung pelaksanaannya. Bisa dikolaborasikan agar komoditas yang dijual lebih beragam dan manfaatnya lebih luas bagi masyarakat,” pungkasnya.
(arc)
