banner 325x300

Penyerapan Anggaran Dinas PUPR Papua Baru Mencapi 48,23 Persen

  • Bagikan

Jayapura,Teraspapua.com – Penyerapan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Provinsi Papua hingga November 2021, baru mencapi 48,23 persen atau senilai Rp 900 milyar lebih. “Dari dana yang dikelola oleh Dinas tersebut yakni senilai Rp 1,894 Triliun”.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR Papua, bersama Mitra OPD di Hotel Horison Kota Jayapura, Senin, (16/11).

Dengan persentase penyerapan anggaran tersebut di atas, Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim merasa pesimis kerena tinggal satu bulan berjalan ditahun 2021  masih ada tersisa 1 Triliun lebih yang belum kembalikan.

Alasan dari pihaknya pesimis atas anggaran tersebut, karena dari awal kita rapat Pak Kadis sudah menyampaikan pasti menyisahkan SILPA yang besar, dan ini tentu miris sekali.

Karena kami mencatat beberapa tahun berturut-turut menyisahkan SILPA yang begitu besar, dimana pada tahun 2019 menyisahkan SILPA  800 milyar, kemudian tahun 2020, SILPA Rp 150 milyar, dan ditahun ini kalau lebih lagi berarti kita bisa lihat berapa banyak kerugian yang dialami.

“Berbicara soal SILPA tentu rakyat yang harus mendapatkan manfaat dari pembangunan ini, tapi itu tidak terjadi. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong karena kita sudah ada dipenghujung akhir tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Beatrix Monim, dari penjelasan dalam rapat kami mendapat laporan pihak ketiga belum menyelesaikan tagihan-tagihan.

Kami berharap dengan sisa waktu yang ada ini, pihak ketiga bisa melakukan tagihan sehingga bisa meningkatkan penyerapan anggaran sampai Desember sudah bisa mencapai 60-70 persen,” sambung Monim,

“Dan kami juga berharap tidak tersisa SILPA  yang begitu besar ditahun ini”, tegasnya.

Kalau tersisa SILPA yang begitu besar ditahun ini, tentu kami merasah sangat dirugikan. Merasa dirugikan karena apa ? “Kerena kami adalah suara rakyat otomatis rakyat yang sangat dirugikan,” ungkapnya,”

Ditambahkan Beatrix Monim, dalam rapat tadi kami juga mendapat laporan bahwa ada satu pembangunan multi years yang tidak jadi dikerjakan, yakni kegiatan pembangunan kantor KNPI yang dianggarankan sekitar 70 Milyar.

Dan ada juga kegiatan pembangunan lainnya yang baru dikerjakan, seperti pembangunan kantor gubernur, dan ada yang belum kerja karena baru kontrak seperti pembangunan kantor MRP, Kantor PUPR, dan kantor KPU.

Ini berarti dengan sekian milyar, barapa banyak lagi yang akan menjadi SILPA. Tentu ini menjadi catatan penting untuk Dinas PUPR.

Lanjut kata Beatrix Monim, kami akan mendorong untuk digunakan kalau itu sudah multi years tentu kontrak itu kita tidak bisa dibatalkan.

“Kami tetap mendukung semua kebijakan Gubernur, yang benar-benar kebijakan itu strategis untuk pembangunan di Papua dan bisa mengutungkan rakyat di Papua,” tandasnya.

Sementara itu Kadis PUPR mengatakan, tadi kami sudah bahas dalam rapat bersama Komisi IV DPR Papua yang adalah mitra kami. “Untuk kemajuan fisik keuangan masih 48,23 persen”.

Kendala yang dihadapi, yakni tagihan masih yang menumpuk, tetapi dirinya berharap dengan sisa waktu yang ada, pihak ketiga bisa menyelesaikan tagihan yang ada.

“Sehingga bisa mendongkrak penyerapan anggaran hingga 60-70 persen”, tandasnya.

(Vmt)

  • Bagikan