Jayapura,Teraspapua.com – Ketua Dewan Adat Yapen sekaligus Koordinator Dewan Adat se-Wilayah Adat Saireri, Willem Saman Bonay, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas penunjukan Penjabat (PJ) Gubernur Papua yang baru oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.
“Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri yang telah menunjuk penjabat gubernur baru. Kami mendengar beliau berasal dari latar belakang keuangan. Ini penting karena Papua saat ini menghadapi banyak persoalan, salah satunya terkait penganggaran,” ungkap Willem kepada awak media, Senin (8/7/2025).
Willem menyoroti bahwa sejak Januari, banyak program dan perencanaan yang sudah dibuat tetapi belum berjalan optimal, termasuk sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dinilai tidak maksimal.
Menurutnya, masyarakat hingga kini belum sepenuhnya memahami proses PSU karena kurangnya sosialisasi. Bahkan pihak adat telah menyurati gubernur untuk meminta perhatian terhadap hal ini.
“Kami bingung, karena semua seperti berjalan sendiri-sendiri. Para bupati, pimpinan paguyuban, bahkan tokoh adat ada yang justru bermain dalam politik praktis sebagai pendukung calon tertentu. Dalam konsep negara, hal itu keliru. Tokoh adat, tokoh agama, dan pejabat negara seharusnya netral,” tegasnya.
Ia menambahkan, pimpinan organisasi masyarakat tidak seharusnya membawa institusinya mendukung calon tertentu. Netralitas lembaga dan tokoh menjadi kunci menjaga stabilitas menjelang pemilu ulang.
Oleh karena itu, Willem berharap Penjabat Gubernur yang baru dapat segera mengunjungi daerah-daerah yang belum tersentuh oleh PJ sebelumnya, khususnya wilayah Yapen dan Waropen. Karena kehadiran langsung pemimpin daerah dapat memberi semangat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
“Kami harap PJ yang baru segera mengunjungi Saireri, khususnya Yapen dan Waropen, agar masyarakat merasa dilibatkan dan dihargai,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara gubernur, bupati, tokoh adat, dan masyarakat agar PSU berjalan sukses. Dan partisipatif masyarakat pada PSU nanti tidak menurun.
Tak hanya itu, Willem juga menyoroti terkait pelantikan anggota DPR Papua dari jalur adat, Willem menegaskan pentingnya keberadaan perwakilan adat di DPR sebagai kekuatan penyeimbang.
“Anggota DPR dari jalur adat tidak boleh berpihak kepada calon manapun. Mereka harus independen, dan bisa menjadi motor penggerak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah asalnya,” ujarnya.
Ia juga berharap pelantikan 11 anggota DPR dari jalur adat yang sudah ditetapkan segera dilakukan sebelum 17 Agustus 2025, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021.
Kembali Willem menegaskan bahwa masyarakat adat, khususnya di wilayah Adat Saireri, mendukung penuh kepemimpinan PJ Gubernur yang baru. Ia berharap koordinasi dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat terus dijaga demi stabilitas dan kemajuan Papua.
“Kami siap membek-up beliau. Harapan kami, beliau dapat mengundang semua paguyuban untuk kembali duduk bersama, mengarahkan masyarakat agar memahami proses pemilu dengan baik, dan menjaga kebersamaan sebagai bagian dari stabilitas daerah,” tandas Willem.
